Tekor Rp31,2 T! Sri Mulyani Buka-bukaan APBN di Awal Tahun 2025 Anjlok

TRIBUNKALTIM.CO - Defisit dan tekor sampai Rp31,2 triliun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka-bukaan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) anjlok di awal tahun 2025.

Hari ini, Kamis (13/3/2025), pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan konferensi pers terkait APBN Januari-Februari 2025.

Sebagai pembuka Sri Mulyani menjelaskan alasan mengapa laporan APBN periode Januari 2025 tidak disampaikan bulan lalu.

"Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa APBN sampai dengan 28 Februari 2025 mengalami defisit sebanyak Rp31,2 triliun. 

Adapun realisasi tersebut setara dengan 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: Sri Mulyani Mundur? Respons Menteri Keuangan Usai Diisukan Akan Berhenti dari Kabinet Merah Putih

"APBN 2025 didesain dengan defisit Rp612,2 triliun, jadi defisit ini masih di dalam target yang didesain dari APBN," terang Sri Mulyani.

Diketahui defisit APBN untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,53 persen terhadap PDB.

Perlu diketahui, defisit terjadi ketika belanja negara lebih tinggi dari pendapatan.

Pada APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun.

Atas hal tersebut, defisit anggaran negara kemudian dibatasi menjadi Rp616,3 triliun.

Dirinya turut memaparkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 adalah sebesar Rp348,1 triliun. 

Hingga akhir Februari, kami masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun. Ini 9,6 persen dari belanja yang dianggarkan tahun ini,” ujarnya. 

Adapun pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai sebesar Rp316,9 triliun.

Baca juga: Terbaru, Info THR 2025 untuk PNS dan Pensiunan, Prabowo Sebut Sedang Diatur, Sri Mulyani: Segera

Penerimaan perpajakan yang mencapai Rp240,4 triliun terdiri dari pajak Rp187,8 triliun dan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp52,6 triliun.

Ia melaporkan, hingga akhir Februari penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun alias 8,6 persen dari target.

Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp76,4 triliun.

Permasalahan dalam implementasi sistem Coretax ini juga menjadi sorotan dalam penerimaan pajak.

Singgung Pelemahan Rupiah

Pada kesempatan ini, Sri Mulyani juga turut  menyinggung pelemahan nilai rupiah di atas level Rp16.300 per dolar AS disebabkan oleh adanya kebijakan AS sendiri.

Dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut mempengaruhi pasar global, termasuk Indonesia.

Ia mengungkapkan, akhir 2024 lalu nilai tukar rupiah berada dalam pada Rp16.162 per dolar AS dengan rata-rata setahun Rp15.847 per dolar AS.

Sayangnya, nilai tukar rupiah kian melemah sejak Januari 2025.

Bahkan, tercatat pada 10 Maret 2025, rupiah menyentuh angka Rp16.340 per dolar AS.

Baca juga: Jadwal Pencairan THR ASN dan Tanggal Berapa Cair, Besaran THR PNS 2025 dan Pensiunan Sesuai PP

"Mulai Januari dan terutama semenjak Presiden Donald Trump dilantik, begitu banyak kebijakan eksekutif Trump yang terus menerus menimbulkan gejolak.

Gejolak ini dirasakan di seluruh dunia dan ini terefleksikan pada kurs rupiah," papar Sri.

Kemudian imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dalam rentang 10 tahun mengalami fluktuasi akibat dinamika global.

Dengan realisasi akhir per 10 Maret 2025 tercatat sebesar 6,88 persen dan rata-rata tahun berjalan (ytd) di 6,98 persen.

Sementara itu, pada penutupan perdagangan Rabu (12/3/2023) di Jakarta melemah hingga 44 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.452 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.409 per dolar AS.

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.