3 Dampak Buruk Penutupan Alur di Bawah Jembatan Mahakam Samarinda versi GPEI Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Terungkap ada 3 dampak buruk bila ada kebijakan penutupan alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam Samarinda versi GPEI Kaltim.

Rencana penutupan alur di bawah Jembatan Mahakam Samarinda usai insiden ditabrak kapal tongkang muatan kayu mendapat tanggapan dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Kalimantan Timur (GPEI Kaltim).

Pihak GPEI Kaltim merasa tidak pro dengan kebijakan penutupan alur sungai di bawah Jembatan Mahakam.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris DPD GPEI Kaltim, Hasrun Jaya saat dimintai tanggapan terkait isu penutupan alur Sungai Mahakam oleh TribunKaltim.co via WhatsApp pada Jumat (14/3/2015).

Baca juga: Perbaikan Jembatan Mahakam Rp35 Miliar, Khawatir PHK Buruh Tolak Penutupan Alur Sungai 

Berikut ini 3 dampak buruk bila ada kebijakan penutupan alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam Samarinda versi GPEI Kaltim:

1. Penurunan Produksi dan Efisiensi Usaha

Menurut Sekretaris DPD GPEI Kaltim, Hasrun Jaya, jika kebijakan penutupan alur pelayaran di Sungai Mahakam ditutup akan berisiko besar terhadap sektor transportasi, logistik, dan lapangan pekerjaan baik di dari hulu hingga hilir Sungai Mahakam. 

Misalnya di bagian hulu saja ada beberapa komoditi seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, yang sangat bergantung pada jalur sungai sebagai akses utama distribusi hasil produksi. 

Jika jalur pelayaran ditutup, maka biaya distribusi akan meningkat drastis, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan produksi dan efisiensi usaha.

Baca juga: Reaksi Gubernur Rudy Masud soal Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam Samarinda Ditutup

Kegiatan ekspor-impor di Kalimantan Timur sangat bergantung pada jalur pelayaran di Sungai Mahakam. 

Tentu saja, jika ditutup, maka arus logistik terganggu, biaya operasional melonjak.

"Daya saing industri kita akan melemah," bebernya. 

2. Berpotensi Timbulkan PHK

Tentu saja dampak lainnya, bila ada penutupan alur ialah terjadinya pengurangan tenaga kerja atau PHK. 

"Ini bisa berdampak pada besarnya PHK karena perusahaan harus mengurangi operasionalnya,” ucap Sekretaris DPD GPEI Kaltim, Hasrun Jaya.

3. Rantai Pasok akan Terganggu