Pemprov Kaltim Bakal Lakukan Refocusing Anggaran, Selaraskan Program Kepala Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Refocusing anggaran tampaknya tak bisa dihindari.

Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan program kepala daerah dengan yang tertuang dalam rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Di tengah efisiensi anggaran, tentu para pihak kini membongkar pasang kembali apa saja yang menjadi prioritas untuk masyarakat.

Refocusing anggaran itu pun tengah dirumuskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. 

Anggaran Rp21 triliun yang telah diketok di APBD 2025, sekitar Rp2,5 triliun bisa dialihkan penggunaannya untuk program prioritas. 

Baca juga: Bertemu Banggar DPRD Kaltim, Bagus Susetyo Paparkan Program Prioritas Pemkot Balikpapan

Angka itu hasil dari pemangkasan sejumlah kegiatan yang dirasa tidak mendesak seperti acara seremonial di hotel, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan kegiatan lainnya.

"Refocusing tak bisa dihindari dan kita akan sesuaikan nantinya. Rencana ini di antaranya program Gratispol–Jospol," sebut Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, Sabtu (15/3/2025). 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 mesti bisa diseimbangkan.

Belanja daerah yang tak esensial harus dialihkan ke pembangunan daerah yang lebih prioritas untuk masyarakat. 

Komisi III pun kini menunggu pembahasan lanjutan badan anggaran (banggar) DPRD Kaltim bersama TAPD. 

Tentunya menyelaraskan angka hasil refocusing bisa lebih menyasar ke hal yang lebih mendesak atau merealisasikan yang menjadi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas`ud dan Seno Aji.

Selain itu, juga tetap memastikan ke mana saja plot anggaran hasil penyesuaian nantinya dalam pembahasan.

“Janji gubernur dan wakil gubernur tentu harus bisa jalan di tahun 2025 ini. Komisi III ingin memastikan ada tidaknya penambahan pembiayaan infrastruktur daerah dari refocusing ini,” jelasnya.

Sementara terkait besaran nominal, Abdulloh belum bisa memaparkan angka pasti. 

Komisi III perlu duduk bersama dengan TAPD atau OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR–Pera) sebelum akhirnya keputusan final dibuat.

“Misal Dinas ESDM juga ada daerah yang nantinya ditarget teraliri listrik 100 persen. Item yang mana dari OPD mitra Komisi III, nanti kita kembali lakukan rapat, TAPD melakukan refocusing, lalu dikomunikasikan dengan banggar,” pungkasnya.

Baca juga: Abdul Rakhman Bolong Resmi Gantikan Seno Aji di DPRD Kaltim Lewat PAW, Duduki Kursi Komisi III

Sebelumnya diberitakan, Kepala PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengungkapkan bahwa pada APBD 2025, pihaknya telah mendapat ploting anggaran Rp 2,6 triliun guna merealisasikan beberapa target proyek fisik. 

Dari berbagai bidang di Dinas PUPR-Pera Kaltim, infrastruktur jalan antar wilayah di Kaltim menjadi salah satu yang ditunggu masyarakat.

“Angkat tersebut bisa bertambah atau berkurang. Keputusan final akan dibahas di TAPD, belum diputuskan paket mana dipertahankan atau dipotong,” sebutnya, Senin (10/3/2025).

Refocusing anggaran di dinas ini juga turut memangkas perjalanan dinas hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).

Nanda, sapaan akrabnya, menyebut bahwa pemangkasan mencapai 50 persen dari rencana awal meski bisa lebih.

Pihaknya tengah menunggu ploting anggaran, guna memastikan pembangunan daerah tidak terganggu dan selaras dengan program Gubernur terpilih.

Belanja kebutuhan internal, pembiayaan pekerjaan fisik mendesak bisa terkena imbas. 

“Kami menunggu hasil akhir TAPD bulan Maret ini. Ada pengurangan–pengurangan, dari draf kalau (proyek) fisik dipangkas sekitar 10 persen,” tegasnya.

Baca juga: PPPK yang Tertunda Pengangkatannya Mengadu Nasibnya ke DPRD Kaltim

Disinggung soal pemantapan ruas jalan milik provinsi yang telah 82 persen mencapai kondisi mantap juga akan ditingkatkan pada tahun 2025 meski penambahan hanya 3 persen hingga akhir tahun.

Target 3 persen kemantapan jalan pada 2025 tersebar di beberapa kabupaten/kota Kaltim.

Di selatan Kaltim, jalan penghubung Penajam Paser Utara ke Paser akan ditingkatkan.

Kemudian di Marang Kayu Kutai Kartanegara yang tersambung dengan wilayah Bontang Selatan yang telah diambil alih Pemprov Kaltim, dimana sebelumnya kawasan pesisir tersebut berstatus jalan kabupaten. 

Selanjutnya di utara Kaltim, ruas Kaliorang Kutai Timur hingga Talisayan ke Tanjung Redeb, Berau masuk program jalan yang ditingkatkan.

Meski demikian, anggaran yang telah di ploting menyasar rekonstruksi atau peningkatan kualitas jalan, Dinas PUPR–Pera tetap menunggu keputusan TAPD.

“Bertambah atau berkurang, tunggu finalisasi di TAPD,” pungkas Nanda.(*)