Alasan Gubernur Kaltim Ajukan Ambil Alih Pengelolaan Jalur Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berniat mengajukan ambil alih pengelolaan alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam I Samarinda.

Saat ini, Jembatan Mahakam I yang menjadi ikon Samarinda, ibu kota Provinsi Kaltim tengan menjadi sorotan pasca kejadian ditabrak tongkang pengangkut kayu pada pertengahan Februari 2025 lalu.

Insiden tongkang menabrak Jembatan Mahakam I bulan Februari lalu adalah kejadian ke-22 kali.

Terbaru, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menyampaikan wacana untuk Pemprov Kalimantan Timur mengajukan ambil alih pengelolaan alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam ini. 

Baca juga: Dampak Penutupan Jalur Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam, DPD GPEI Kaltim Singgung Kemungkinan PHK

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menyebut berbicara mengenai Jembatan Mahakam I bukan hanya soal masalah alur pelayaran, tetapi juga keselamatan masyarakat.

"Kita lebih utamakan keselamatan. Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia," tegas Rudy Mas'ud.

Ia mengambil contoh, Jembatan Kutai Kartanegara runtuh pada 26 November 2011 tanpa disenggol apapun. 

Sementara Jembatan Mahakam I yang menjadi alur pelayaran dan dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda dan Pelindo sudah dua puluh kali lebih tertabrak tongkang dengan muatan ribuan ton.

Terlebih dalam insiden ke 22 kali yang terjadi pada Minggu (16/2/2025) lalu, fender atau pelindung tiang Jembatan Mahakam telah hancur namun masih digunakan sebagai alur pelayaran.

"Kalau ini disenggol lagi bahaya. Jembatan kita usianya hampir 40 tahun. Kalau tidak ada fendernya, kalau runtuh siapa yang mau bertanggung jawab?

Kita harus atur ulang kembali tata kelola penggolongan Jembatan Mahakam," tegasnya.

Begitupun Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji meyakinkan Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim memiliki kemampuan mengelola retribusi dari alur pelayaran Sungai Mahakam apabila KSOP Samarinda dan Pelindo tidak mampu menjamin keamanan Jembatan Mahakam.

"Biar lebih aman. Juga banyak sekali retribusi alur pelayarannya itu. Setiap kapal yang melintas bayar Rp 5 juta. Kalikan berapa ratus kapal sehari dan ribuan dalam satu tahun," bebernya.

Namun ia menekankan pengalihan pengelolaan akan membutuhkan tahapan yang panjang.

Baca juga: Perbaikan Jembatan Mahakam Rp35 Miliar, Khawatir PHK Buruh Tolak Penutupan Alur Sungai 

"Kita akan sampaikan ke Menteri Perhubungan agar (pengelolaan alur pelayaran di Jembatan Mahakam) bisa diambil alih daerah unuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltim," pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dishub Kaltim, Irhamsyah mengatakan rencana pengalihan pengelolaan alur pelayaran tersebut memang sudah terdengar.

Namun sejauh ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Kaltim.

"Memang diupayakan agar kita yang atur alur pelayaran. Tapi tunggu arahan dulu dari gubernur," kata Irhamsyah singkat.

Sebelumnya, jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam diusulkan untuk ditutup sementara saat pembangunan fender yang rusak.

Namun, usulan penutupan jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam ini mengundang protes dari insan pelayaran.

Usulan Penutupan Jalur Pelayaran Ditolak

Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda menggelar unjuk rasa di depan Kantor KSOP Kelas I Samarinda Jalan Yos Sudarso No.2, Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, (12/3/2025). 

Mereka membawa sejumlah spanduk dengan bertuliskan 'Jangan Tumpah Nasi Piring Kami, Menolak Penutupan Alur Sungai Mahakam," dan Jangan Balik Piring Nasi Kami.

Rusdy, seorang peserta aksi dalam orasinya menyampaikan tidak ada pihak yang harus menutup jalur di bawah Jembatan Mahakam Samarinda.

Jika terjadi penutupan hal itu akan berdampak pada para pekerja dan menimbulkan PHK terhadap ribuan karyawan. 

"Tidak ada alasan apapun untuk menutup alur di bawah jembatan itu," ucapnya.

Menurutnya, yang harus diperbaiki di bawah Jembatan kembar adalah safety atau pengaman bukan menutup alur.

"Yang harus dilakukan adalah bagimana membuat safety-nya, bagaimana membuat fender itu supaya tidak terjadi lagi," tegasnya dalam orasi.

Sementara itu, Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association atau DPC INSA Samarinda mendukung sikap Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda yang melakukan Aksi Menolak Penutupan Alur Sungai Mahakam pada Rabu (12/3/2025).

Indonesian National Shipowners' Association atau INSA sendiri merupakan organisasi pengusaha perusahaan pelayaran angkutan niaga.

Di Kota Samarinda, tuntutan untuk menutup alur pelayaran Sungai Mahakam pasca-insiden ditabraknya Jembatan Mahakam I Samarinda Minggu 16 Februari 2025 oleh kapal tongkang bermuatan kayu, masih menuai pro kontra.

Wakil Ketua DPC INSA Samarinda, Capt. Jackson Nampubolon, saat ditemui mengatakan pihaknya turut menolak terkait penutupan alur sungai mahakam ini.

“(Alasannya) Tentu ini menghambat perekonomian dan keluarga kita serta masyarakat yang memanfaatkan alur sungai ini dari hulu ke hilir,” ucapnya.

Capt. Jackson juga menegaskan dari asosiasi, terus mendorong KSOP tetap ada dilakukan pengolongan kapal.

Dengan tambahan seperti penambahan escort dan assist tetap menjaga kaki Jembatan Mahakam I Samarinda pasca-insiden.

Pengolongan kapal setiap harinya, ada 130 sampai 150 kapal melintas di alur Sungai terbesar di Kalimantan Timur tersebut, baik naik dan turun.

Tentu cukup berdampak signifikan jika ditutup. INSA juga mendorong KSOP dan stakeholder untuk mendukung dan mengevaluasi terkait Jembatan Mahakam I Samarinda.

"Puji Tuhan hasil kaki jembatan yang diperiksa BBPJN layak dan tidak masalah untuk dilalui,” ujarnya. 

Pihaknya juga disampaikannya tidak tinggal diam, terkait persoalan ini.

Bahkan penekanan sampai saat ini juga dilakukan ke owner kapal yakni PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra yang bertanggungjawab untuk pembangunan fender di kaki jembatan, meski tetap ada mekanisme yang mesti diikuti.

INSA menjamin kapal tetap melakukan pengolongan dengan tambahan assist dan escort Jembatan. 

"Kita saat ini fokus pengolongan tetap jalan, jika berhenti akan berdampak ke penghasilan,” katanya.

Baca juga: Pembangunan Fender, Perusahaan Kapal Penabrak Jembatan Mahakam Samarinda Bakal Minta Saran BBPJN 

Kata Kepala KSOP

Kepala Kantor Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Samarinda, Marsudi mengataka telah melakukan berbagai upaya untuk bekerja baik, untuk persoalan pasca insiden kapal tongkang muatan kayu yang menabrak jembatan beberapa waktu lalu maupun pelayanan terhadap pengguna jasa. 

"Kami di KSOP Kelas I Samarinda sudah beberapa kali memberikan pernyataan dan tidak diam artinya bekerja. Dan mengambil langkah-langkah perbaikan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa," ujarnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi yang memiliki kepentingan sepeti Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim maupun Kota Samarinda, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ( BBPJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pemilik kapal yang menabrak Jembatan Mahakam.

Marsudi juga mengatakan akan ada pembangunan fender baru untuk melindungi tiang jembatan, namun hal itu perlu membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Intinya bahwa kami itu melakukan fender baru, cuma kan tidak dalam waktu yang tergesa-gesa atau cepat perlu adanya DED, kita perlu mencari konsultan yang memang ahli di bidangnya," ucapnya. 

Begitu juga kita perlu membersihkan area untuk nantinya, melakukan fender yang baru.

Artinya, ada proses di sana perlu waktu dan memang tidak bisa secepat dilakukan untuk perbaikan dari fender yang rusak. 

Untuk mengamankan di area di Jembatan Mahakan setelah hilang fender ditabrak kapal tongkang muatan kayu, secara teknis KSOP Samarinda pun telah meningkatkan keamanan dengan menambahkan dua tag eks dan sudah tiga assist yang juga bekerja di sisi jembatan. 

"Setelah kejadian kemarin level pengamanan dalam bahasa kita tingkatkan."

Mungkin awal itu tidak ada tag ekspor kita tambah dua, kita juga tambah juga assist dua, ini sebagi bentuk pengamanan kita sedemikian rupa, terus kita batasi juga ketinggian muatannya yang lewat, sesuai dengan kapasitas kapal," jelasnya. 

Marsudi mengatakan perusahaan akan bertanggung jawab atas insiden tersebut dan ia juga mengatakan kapal tongkang muatan kayu telah diamankan.

"Secara tanggung jawab seperti halnya pemilik kapal bertanggung jawab dan juga ada di hadapan notaris menyatakan tanggungjawab, besarannya berapapun.

Cuma perlu kajian, berapa jumlah kerugian, biaya pembangunan fender yang baru, itu kan perlu kajian. Ini pemilik kapal menyatakan siap bertanggung jawab," ucapnya. 

Ia menilai jika terjadinya penutupan alur di bawah Jembatan kembar Mahakam makan akan berdampak pada ekonomi, mengingat Kalimantan Timur dikenal sebagai ekspor batubara.

"Kami sudah melakukan penutupan alur, pada saat melakukan investigasi, apa saja yang perlu dilakukan dan kami lakukan penutupan dalam sehari kemarin kan.

Tapi menutup untuk sampai fender itu dibangun, itu di luar logika kita, karena berapa lama fender itu dibangun.

Kalau ditutup beberapa bulan kira-kira ditutup dengan jangka waktu itu dampaknya sepeti apa, nah ini perlu kajian juga," katanya. 

Baca juga: Jawaban BBPJN soal Peredam Benturan Jembatan Mahakam Samarinda Dibangun Perusahaan yang Menabrak

(TribunKaltim.co/Rita Lavenia/Gregorius Agung Salmon/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram