Viral! Tagar Tolak RUU TNI Ramai di Media Sosial, Peringatkan Potensi Dwifungsi Militer

Sebagai salah satu lembaga yang turut memberikan kritikan keras terhadap RUU TNI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia kemudian merilis siaran pers yang menegaskan penolakan terhadap revisi yang akan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI.

"Kami memandang bahwa usulan revisi UU TNI bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang semestinya mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi.

Baca juga: Alasan Hotel Mewah Fairmont Jakarta Jadi Tempat Rapat DPR RUU TNI, Sekjen: Sudah Sesuai Prosedur

"DPR RI dan Presiden melalui usulan revisinya justru akan menarik kembali TNI kedalam peran sosial politik bahkan ekonomi-bisnis yang dimasa Orde Baru yang terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil serta merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi," tulis YLBHI dalam pernyataan persnya, Minggu (16/3/2025)

YLBHI juga menyebut bahwa revisi tersebut justru akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI.

Mereka juga mencatat adanya 4 hal bermasalah dalam substansi RUU TNI, yakni:

1. Memperpanjang masa pensiun, menambah persoalan penumpukan perwira Non Job dan penempatan ilegal perwira aktif di jabatan sipil; 

2. Perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif, mengancam supremasi sipil, menggerus profesionalisme dan independensi TNI; 

3. Membuka ruang ikut campur ke wilayah politik keamanan negara; 

4. Menganulir suara rakyat melalui DPR dalam pelaksaan operasi militer selain perang.

Anda bisa membaca dengan lengkap siaran pers YLBHI dengan KLIK LINK berikut.

Viralnya Tagar Tolak RUU TNI

Hingga saat ini, tagar bertajuk Tolak RUU TNI masih nyaring digaungkan. Di platform X (sebelumnya Twitter), netizen ramai-ramai membagikan tagar ini dengan berbagai penjelasan mengapa masyarakat harus peduli akan RUU TNI yang berpotensi menimbulkan dwifungsi dalam militer.

Salah satu warganet mencoba membagikan pendapatnya terhadap naskah akademik RUU TNI yang sempat tersebar luas di internet.

"Naskah akademiknya lucu, kaya lagi dikerjain anak magang yg dipepet deadline. Logikanya kaya dipaksain. Katanya bukan dwi fungsi karena ga terlibat politik praktis, tapi kan tetep aja memperlebar peran TNI di luar sektor pertahanan? The logic ain't logicing."

"Terus aku ga pahamnya katanya untuk meringankan beban kebutuhan sumber daya manusia di kementerian/lembaga lain. Terus gunanya ada rekrutmen cpns apa? Buat apa militer harus turun tangan bantu urusan sipil?? Koreksi kalo aku salah. Mungkin di sini ada yg lebih paham. Tapi dwi fungsi militer itu ga sebatas terlibat dalam politik praktis ga, sih? Sepemahamanku, dwi fungsi militer itu pada dasarnya memiliki peran ganda: sebagai aktor pertahanan dan aktor dalam kehidupan sipil," lanjutnya

Tidak hanya diramaikan oleh warganet, sejumlah aktor, penyanyi, pegiat media hingga sutradara sampai angkat bicara dan membantu menaikkan tagar tersebut.