Berita Nasional Terkini

Gelombang Protes untuk Revisi UU TNI Meningkat, Tagar Peringatan Trending di Platform X

Disahkannya Revisi UU TNI melalui Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Kamis (20/3/2025) memicu gelombang protes yang kian meningkat.

|
Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Christnina Maharani
X.com
TOLAK RUU TNI - Tangkapan layar melalui platform X (sebelumnya Twitter) terkait penolakan RUU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI hari ini, Kamis (20/3/2025). Pengesahan RUU TNI memicu gelombang protes yang kian meningkat. Kini, sebanyak empat tagar peringatan menjadi trending di platform X (sebelumnya Twitter). (X.com) 

Ia kemudian menyatakan bahwa sumber dari naskah tersebut tak lain adalah dari laman resmi DPR sendiri.

Jadi draft2 yg menyesatkan yang dipake patokan artis spesialis karakter poligami macam @realfedinuril buat koar2 itu hoax” Dokumen yang gue post dari kemarin adalah naskah akademik RUU TNI yang gue dapet dari Website DPR," jelasnya melalui platform X (sebelumnya Twitter), Senin (17/3/2025).

Trending-nya keempat topik tersebut juga diperkuat dengan aksi demonstrasi yang sedang dilakukan berbagai lapisan masyarakat, baik mahasiswa, pekerja, akademisi hingga pegiat seni di depan Gedung DPR RI dan Gerbang Pancasila.

Menyikapi perihal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung saat pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang adalah hal yang biasa.

Baginya, hal tersebut adalah wajar dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

"Ya namanya juga dinamika politik kan demokrasi. Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, pihak DPR RI sudah melakukan upaya komunikasi dengan sejumlah Koalisi Masyarakat Sipil soal RUU TNI.

"Kami sudah berbicara dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok NGO, termasuk koalisi masyarakat sipil. Kami undang berdialog dan memberikan masukan yang juga kami akomodasi dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini," ungkapnya.

Dasco mengatakan, tidak ada bahasan soal dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru dalam RUU TNI.

Hal tersebut, dijelaskannya, merupakan hal yang disepakati bersama Koalisi Masyarakat Sipil.

"Dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat, bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI," tegasnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved