Gelombang Protes untuk Revisi UU TNI Meningkat, Tagar Peringatan Trending di Platform X

TRIBUNKALTIM.CO - Disahkannya Revisi UU TNI melalui Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Kamis (20/3/2025) memicu gelombang protes yang kian meningkat.

Kini, sebanyak empat tagar peringatan menjadi trending di platform X (sebelumnya Twitter).

Revisi UU TNI diketahui telah mendapat kecaman keras dari publik karena dinilai tergesa-gesa dan minim partisipasi publik serta berpotensi mengembalikan dwifungsi militer.

Sebelumnya, pemerintah melalui Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat secara tertutup selama dua hari di sebuah hotel mewah bernama Fairmont pada Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025).

Rapat tersebut membahas terkait revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah digodok sejak 2024 lalu.

Baca juga: Poin-poin Penting dalam Perubahan UU TNI Terbaru yang Resmi Ditetapkan Hari Ini oleh DPR RI

Rapat pembahasan RUU TNI ini kemudian digeruduk oleh aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan koalisi masyarakat sipil lain.

Andrie Yunus dari KontraS bersama rekannya menerobos rapat tertutup tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak pembahasan maupun substansi dari revisi UU TNI.

Namun, aksi tersebut nyatanya tidak mendapat respons positif. Terlihat dari ketiganya yang langsung diusir keluar bahkan sebelum Andrie selesai menyatakan pendapatnya dihadapan peserta rapat tertutup tersebut.

Tak sampai di situ, diketahui Kantor KontraS di Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tak dikenal pada Minggu (16/3/2025) dini hari. Bersamaan dengan itu, Andrie Yunus turut mendapat teror dari kontak tak dikenal.

Salah satu lembaga yang juga turut memberikan kritik keras terhadap RUU TNI yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sempat merilis Siaran Pers yang menegaskan penolakan terhadap revisi yang akan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI.

"Kami memandang bahwa usulan revisi UU TNI bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang semestinya mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi. "

"DPR RI dan Presiden melalui usulan revisinya justru akan menarik kembali TNI kedalam peran sosial politik bahkan ekonomi-bisnis yang dimasa Orde Baru yang terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil serta merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi," tulis YLBHI dalam pernyataan persnya, Minggu (16/3/2025)

Protes-protes tersebut sempat mendapatkan respons dari Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang mengeklaim bahwa revisi UU TNI bukanlah untuk memperluas jabatan sipil yang diduduki TNI.

Politisi dari fraksi PDI-P tersebut mengatakan, RUU TNI justru untuk membatasi jabatan sipil yang bisa diduduki prajurit aktif. 

"Kalau kekhawatiran dwifungsi ABRI saya sudah berkali-kali bicarakan, justru ini melimitasi," ujar Utut dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2024). 

Baca juga: 2 Dampak RUU TNI Jika Disahkan Menurut Pengamat, Militer Ambil Pekerjaan Pelaku Swasta hingga Petani

Ia lalu menyinggung pembahasan dalam rapat RUU TNI bersama Panglima TNI Agus Subiyanto pekan lalu.

Utut mengungkapkan, Panglima TNI menyatakan seluruh jajarannya tetap menjunjung tinggi supremasi sipil.

"Panglima TNI pada rapat Kamis pekan lalu itu tegas, kesimpulannya hanya satu bahwa dari Undang-Undang ini jelas supremasi sipil dalam konsep negara demokrasi," tandasnya.

Tagar Peringatan, Gelombang Protes Publik Terhadap UU TNI Terbaru

Terpantau sebanyak empat tagar bernada peringatan menjadi trending topic di platform X (sebelumnya Twitter).

Tagar-tagar tersebut adalah Tolak Revisi UU TNI, Peringatan Darurat, Indonesia Gelap dan Tolak Dwifungsi ABRI.

Dalam topik-topik tersebut, terlihat publik membagikan pendapat, kondisi saat aksi penolakan, hingga seruan bersama untuk mengawal isu ini.

"Rakyat mana yang kalian wakili kok enteng benar ucap Setuju dengan kompak saat sidang Undang Undang TNI ini , tiba RUU perampasan aset diam diam bae kalian," tulis seorang warganet, menyoroti sikap DPR RI ketika melakukan pengesahan terhadap Revisi UU TNI.

Bahkan, sejumlah akun fanbase yang terkenal menjadi tempat berkumpul para anak-anak muda dengan berbagai kegemaran kompak menyuaran peringatan ini.

"Diam bukan pilihan! Jika tak bisa turun ke jalan, mari bersuara di media sosial," cuit sebuah akun fanbase K-pop.

"Kami warga Indonesia menolak adanya Revisi UU TNI. Mari suarakan #TolakRevisiUUTNI, karena negara ini sedang tidak baik-baik saja Dimulai dari kita dan kalian, sebarkan hingga suara kita terdengar," seru warganet lainnya.

Sebelumnya, sejumlah aktor, penyanyi, pegiat media hingga sutradara turut meramaikan tagar Tolak RUU TNI saat kabar pembahasan undang-undang tersebut dilakukan diam-diam di Hotel Fairmont, Jakarta.

"Saya pernah ada di sana. Saya tidak ingin kembali lagi. #TolakRUUTNI," cuit Ernest Prakasa.

"you pass the law, we start the war.," ketik Baskara Putra yang dikenal dengan nama panggungnya, Hindia. 

"#TolakRevisiUUTNI," unggah Joko Anwar singkat.

Fedy Nuril, salah satu aktor yang vokal terkait permasalah sosial di Indonesia juga sempat membahas masalah ini bahkan disinggung karena dikatakan membaca naskah akademik RUU TNI dari sumber yang menyesatkan.

Ia kemudian menyatakan bahwa sumber dari naskah tersebut tak lain adalah dari laman resmi DPR sendiri.

“Jadi draft2 yg menyesatkan yang dipake patokan artis spesialis karakter poligami macam @realfedinuril buat koar2 itu hoax” Dokumen yang gue post dari kemarin adalah naskah akademik RUU TNI yang gue dapet dari Website DPR," jelasnya melalui platform X (sebelumnya Twitter), Senin (17/3/2025).

Trending-nya keempat topik tersebut juga diperkuat dengan aksi demonstrasi yang sedang dilakukan berbagai lapisan masyarakat, baik mahasiswa, pekerja, akademisi hingga pegiat seni di depan Gedung DPR RI dan Gerbang Pancasila.

Menyikapi perihal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung saat pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang adalah hal yang biasa.

Baginya, hal tersebut adalah wajar dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

"Ya namanya juga dinamika politik kan demokrasi. Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, pihak DPR RI sudah melakukan upaya komunikasi dengan sejumlah Koalisi Masyarakat Sipil soal RUU TNI.

"Kami sudah berbicara dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok NGO, termasuk koalisi masyarakat sipil. Kami undang berdialog dan memberikan masukan yang juga kami akomodasi dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini," ungkapnya.

Dasco mengatakan, tidak ada bahasan soal dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru dalam RUU TNI.

Hal tersebut, dijelaskannya, merupakan hal yang disepakati bersama Koalisi Masyarakat Sipil.

"Dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat, bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI," tegasnya. (*)