Polemik Proyek Eiger Camp, Prajurit TNI Kena Tegur Dedi Mulyadi Gegara Pakai Rompi Eiger

TRIBUNKALTIM.CO - Prajurit TNI "disemprot" Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akibat menggunakan rompi Eiger.

Hal itu terjadi ketika Dedi Mulyadi dan rombongan mengunjungi proyek Eiger Camp yang berada di Kaki Tangkuban Perahu.

Dedi Mulyadi sendiri mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek tersebut.

Dedi Mulyadi datang ke proyek Eiger Camp yang terletak di lahan kebun teh milik PTPN dan menemukan bahwa proyek ini sudah memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Baca juga: Terobosan Dedi Mulyadi, Siswa di Jabar Wajib Bawa Sampah, Ditukar Telur, Daging, hingga Anak Ayam

Baca juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak di Bogor, Empat Perusahaan Disegel

Namun, disela kunjungannya, Dedi Mulyadi justru salah fokus alias salfok dengan Danramil setempat.

Saat itu, Danramil tengah menggunakan rompi bertuliskan Eiger, yang membuat Dedi Mulyadi mengira proyek tersebut dijaga anggota TNI.

"Iya pak, itu Eiger," kata Dedi sambil menunjuk rompi yang dikenakan Danramil.

Dalam suasana yang sedikit mencengangkan, Dedi bertanya, "Jadi gimana ini pak? Bapak di sini jaga?"

Baca juga: Dedi Mulyadi Tegur Istri Wali Kota Bekasi, Minta Ikut Rasakan Apa yang Dirasakan Masyarakat

Danramil kemudian menjelaskan bahwa ia hanya memantau proyek tersebut karena viral di media sosial.

Dedi Mulyadi sempat bingung dan menjawab, "Oh kirain saya jaga. Tapi izinnya sudah ada yah kelihatannya."

"Kurang paham juga," jawab Danramil ke Dedi Mulyadi.

Kemudian, Dedi Mulyadi menyoroti masalah yang lebih mendalam terkait kemudahan pemerintah dalam memberikan izin bagi pengusaha untuk menggarap lahan alam.

Baca juga: Dedi Mulyadi jadi Gubernur Jawa Barat Langsung Kerja, Copot Kepsek SMAN 6 Depok karena Study Tour

"Kita sudah menuju lokasi, pembangunan sudah berjalan, dan saya lihat ada izinnya tuh. Izin yang dikeluarkan wilayah Bandung Barat," katanya.

"Yang jadi masalah adalah soal mudahnya pemerintah mengeluarkan izin pada area yang memiliki tingkat risiko longsor dan perubahan kontur tanah. Ini adalah kelemahan birokrasi saat ini," tegasnya.

Ia menambahkan, wilayah tersebut seharusnya tidak diubah menjadi bangunan dan tetap dibiarkan sebagai kebun teh.