SPBU di Kaltim Wajib Beri Struk Pembelian BBM dan Pertamina Didesak Buka Bengkel Gratis

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – SPBU di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta memberikan struk ke konsumen setelah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Pertamina yang diinisiasi oleh Komisi II DPRD Kaltim pada Rabu 9 April 2025.

Selain itu juga mendesak agar Pertamina membuka bengkel perbaikan secara gratis.

Sebelum RDP berakhir, Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Dicky A. Pranata yang hadir dalam rapat, turut menekankan bahwa warga agar mengambil struk pembelian pasca-membeli BBM dimana pun SPBU-nya. 

Baca juga: YLKI Kaltim Ajak Warga Aktif Secara Masif Laporkan Pertamina Atas Dugaan BBM Oplosan

Serta pihak Pertamina, harus mewajibkan SPBU 10 Kabupaten/Kota memberikan struk pembelian BBM ke warga, tanpa diminta. 

“Sedikit menambahkan saran ke Pertamina, bahwasanya setiap pembelian BBM wajib tanpa diminta memberikan struk pembelian, agar sebagai dasar jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Ke depan, setiap SPBU wajib memberikan struk pembelian BBM,” tegasnya.

Terkait desakan Pertamina agar membuka bengkel gratis, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan mengatakan pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan pusat untuk mengambil langkah konkret.

“Pimpinan kami di pusat sudah menyetujui langkah penanganan. Kami akan membicarakan bengkel-bengkel resmi di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur untuk menangani pemeriksaan kendaraan. Segera kami sampaikan ke masyarakat untuk TMT waktunya,” kata Addieb.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan bengkel-bengkel rekanan Pertamina serta menyusun mekanisme teknis pemeriksaan kendaraan.

Baca juga: DPRD Sidak Dugaan BBM Bermasalah di Balikpapan Kaltim, Pertamina Berikan Penjelasan Mutu Produk

Addieb menyatakan, ada kontrak kerjasama Payung Pertamina pusat sehingga di daerah bisa menyatakan komitmen untuk membuka pemeriksaan di bengkel resmi untuk masyarakat secara gratis, serta prosedur yang harus diikuti oleh pemilik kendaraan.

“Yang jelas, hal ini sudah kami sampaikan ke pusat dan telah disetujui. Kami akan segera informasikan kapan dan di mana masyarakat bisa membawa kendaraannya untuk diperiksa secara gratis di bengkel yang kami tunjuk,” imbuhnya.

Agar Pertamina Tidak Berlama-lama

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle juga menekankan bahwa dalam membuka bengkel pemeriksaan ini akan ada biaya pengeluaran dalam perbaikan, hal ini diingatkan pada Pertamina agar tidak lalai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi kita semua yang hadir dalam rapat tolong kawal agar menjaga kondusifitas Kaltim. Tak hanya pemeriksaan, tapi ada cost perbaikan jika kendaraan masyarakat ditemukan rusak saat diperiksa,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin juga menyampaikan berita acara yang berisi dua poin yaitu:

1. Pertamina bersedia untuk memberikan pelayanan bengkel gratis di setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur kepada masyarakat yang kendaraannya rusak akibat menggunakan BBM dari Partamina yang dibeli dari SPBU resmi sesuai dengan merk kendaraan.

2. Pelayanan bengkel oleh Pertamina kepada masyarakat yang lerdampak terhitung mulai hari ini, Rabu tanggal 9 Apri 2025.

Kemudian ditandatangani semua pihak, termasuk Pertamina.

DPRD Kaltim juga mendesak agar Pertamina tidak berlama–lama melakukan komunikasi ke bengkel resmi.

Pembicaraan teknis ke bengkel resmi sebagai bentuk kepedulian atas peristiwa BBM yang diduga oplosan ini, Pertamina meminta waktu sepekan, namun ditolak DPRD.

Baca juga: Soal BBM yang Dikeluhkan Warga, Ketua DPRD Balikpapan Desak Komisi II Panggil Pertamina Patra Niaga

“Keputusan tentu dilakukan setelah ini diketok palu ya. Kita ambil keputusan ini bersama–sama, saya pegang komitmen Pertamina, silakan rumuskan dan perbaiki sistem serta manajemen, dan ini tidak bisa ditolerir lagi karena masyarakat sudah teriak,” tegasya.

Politisi Gerindra Kaltim ini pun juga menekankan, agar Pertamina ikut mengcover bekerjasama dengan Dinas terkait Pemprov Kaltim agar mendata kendaraan masyarakat yang terkena dampak sebelum keputusan pemeriksaan dan perbaikan bengkel gratis ini diputuskan dalam RDP.

“Coba rumuskan juga, karena ini teknis bukan ranah atau domain kami, silakan dirumuskan bersama-sama Dinas Pemprov Kaltim terkait dan didata, mana orang yang pernah terkena dampak dari BBM yang di SPBU kemarin-kemarin,” pungkasnya. (*)