Walikota Samarinda Andi Harun Target 100 Persen Akses Air Bersih 2029, Butuh Modal Rp 2 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kota Samarinda memasang target ambisius yaitu seluruh warganya harus menikmati akses air bersih 100 persen pada tahun 2029.

Namun, untuk mencapainya, Walikota Samarinda Andi Harun mengungkap bahwa dibutuhkan modal jumbo hingga Rp2 Triliun. 

Dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Perumdam Tirta Kencana, Senin (14/4), Andi Harun menekankan bahwa upaya ini bukan sekadar membangun instalasi pengolahan air, tetapi transformasi besar-besaran dalam tata kelola air bersih kota.

Baca juga: Galeri UKM Etham Nusantara di Samarinda Belum Dimanfaatkan Maksimal UMKM Kaltim

“Pembangunan sektor air minum tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja. Dibutuhkan investasi besar, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan berinovasi,” tegas Andi Harun dalam pidatonya.

Ia menyebutkan bahwa beban pembangunan akses air bersih kini tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga menyangkut tiga aspek penting, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Dari sisi ekonomi, Perumdam Tirta Kencana dituntut menjadi lembaga yang efisien, profesional, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Sementara dari sisi sosial, air bersih dianggap sebagai hak dasar warga yang harus dijamin pemerintah. Terlebih, tidak adanya akses air bersih menjadi salah satu indikator kemiskinan ekstrem. 

“Salah satu kategori miskin ekstrem adalah tidak terlayani air bersih. Maka Perumdam harus ambil peran, bahkan memberi layanan gratis bagi warga tidak mampu,” kata Andi Harun.

Target 100 persen akses air bersih bukan mimpi murah. Berdasarkan rencana bisnis Perumdam, dibutuhkan dana paling sedikit Rp 2 Triliun hingga 2029. 

Untuk itu, Walikota mendorong direksi Perumdam menyusun berbagai skema pembiayaan, mulai dari APBD kota, bantuan keuangan provinsi, dana pusat melalui Kementerian PUPR, hingga sindikasi perbankan.

“PDAM kita harus berani masuk ke sindikasi pembiayaan perbankan. Tapi langkah-langkahnya harus terukur, tidak bisa nekat. Jangan sampai hanya fokus pada pelayanan, tetapi perusahaan kolaps karena tidak pandai berhitung,” ujar Walikota.

Tak hanya soal dana, Walikota menegaskan bahwa setiap pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) harus berbasis riset pasar yang kuat. Produksi air harus selaras dengan kapasitas serapan masyarakat. Jika tidak, maka risiko overproduksi akan membebani keuangan perusahaan.

“Kalau air diproduksi tapi tidak terserap, maka cost operasional membengkak. Termasuk biaya perawatan dan distribusi. Maka semua harus dihitung secara cermat, bukan hanya niat baik saja,” tegasnya.

Walikota juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan publik di tengah luasnya cakupan wilayah Samarinda yang mencapai 718 kilometer persegi. 

Meski mengakui adanya kekurangan dalam pelayanan, ia menilai Perumdam Tirta Kencana sudah bergerak ke arah yang lebih baik melalui pembukaan layanan online, kanal pengaduan digital, hingga tim reaksi cepat teknis.