Internal PDIP Terbelah, Kubu Puan Condong Gabung Pemerintah, Hasto Ingatkan Soal Pengambilalihan

TRIBUNKALTIM.CO - Mundurnya kongres PDIP, diduga karena adanya perpecahan di internal Partai berlogo Banteng tersebut.

Pecahnya internal PDIP ini berdasarkan hasil pengamatan dan analisa peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli.

Lili menilai mundurnya Kongres VI PDIP karena belum adanya kesepakatan di internal mengenai sikap partai terhadap pemerintahan saat ini.

“Ya, saya kira mundurnya jadwal kongres karena internal PDIP masih belum solid terkait sikap PDIP terhadap pemerintah. Apa mau gabung dalam koalisi pemerintahan? Atau tetap sebagai oposisi?” ujar Lili kepada Kompas.com, Selasa (15/4/2025).

Baca juga: Jubir PDIP Sebut Menteri yang Masih Anggap Jokowi Bos, Tidak Memiliki Loyalitas Penuh pada Prabowo

Baca juga: Beragam Respons dalam Polemik Ijazah Jokowi yang Dianggap Janggal, Ada UGM hingga Politikus PDIP

Ia menilai, sikap partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi hal krusial bagi PDIP.

Sebab, menurut dia, saat ini di internal partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu belum solid atas posisi pemerintah terhadap pemerintahan.

“Sikap ini menjadi sesuatu yang krusial dan kritis di internal PDIP. Seperti diketahui, ada dua faksi yang berbeda di internal PDIP. Faksi Mbak Puan Maharani yang condong untuk gabung dalam pemerintahan dan Faksi DPP agar PDIP tetap di luar pemerintahan,” kata Lili.

Terbelahnya sikap di antara internal PDIP, kata Lili, membuat penetapan atau kesepakatan soal jadwal kongres menjadi belum tercapai.

Sebab, dalam kongres partai perlu ada keputusan yang diambil mengenai sikap dan arah PDIP terhadap pemerintah saat ini.

“Nah, dengan terbelahnya sikap tersebut, belum solid, membuat kongres diundur. Karena dalam kongres tersebut kan harus ada keputusan yang harus diambil terkait dengan sikap dan arah PDIP terhadap pemerintahan Prabowo,” jelas Lili.

Selain itu, Lili menilai bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo turut berpengaruh terhadap rencana kongres partai.

Dia pun meyakini bahwa hasil pertemuan antara Megawati dan Prabowo belum berhasil membuat dua faksi di internal PDIP mencapai titik temu.

“Ya saya kira berpengaruh. Pertemuan tersebut makanya bersifat tertutup dan tidak disampaikan ke publik juga apa isi dari pertemuannya. Jadi belum ada titik temu di antara dua faksi tersebut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan, pelaksanaan kongres partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.

Baca juga: Respons PDIP Soal Ijazah Palsu Jokowi, Guntur Romli: Jangan Jadi Pinokio, Akhirnya Ketahuan Bohong

Namun, dia memastikan bahwa pelaksanaan Kongres VI PDIP tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.

“Bisa saja mundur dari bulan April. Namun, pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

Menurut Puan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu dan tempat pelaksanaan kongres PDIP.

Sebab, PDIP merasa tak perlu terburu-buru untuk menetapkan, sambil melihat situasi dan kondisi politik di Tanah Air.

Meski begitu, Ketua DPR RI itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.

“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.

“Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PDIP akan menggelar kongres partai pada tahun ini dan telah melakukan sejumlah persiapan.

Megawati bahkan sempat mengumpulkan kader PDIP di kediamannya, Kamis (13/3/2025).

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, pertemuan dengan Megawati itu membahas soal kongres.

Baca juga: Polemik Ijazah Palsu, PDIP: Jokowi Harus Tiru Obama Jangan Pinokio, Akhirnya Ketahuan Bohong

Menurutnya, DPP PDIP perlu mendapatkan banyak masukan untuk menggelar acara besar partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

“Karena kita mau kongres kan, jadi perlu banyak masukan untuk memperkaya nanti kongres kita. Itu saja,” kata Deddy, saat keluar dari rumah Megawati, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Puan sebelumnya juga menyampaikan bahwa PDIP sempat berencana menggelar kongres pada April 2025.

Namun, rencana itu belum dibahas lebih lanjut karena berbagai pertimbangan. 

"Memang waktu itu kami pernah menyampaikan akan dilaksanakan pada bulan April, namun sekarang kan masih dalam masa puasa, bulan puasa, jadi kita selesaikan dulu ibadah puasa, kita menuju Lebaran," kata Puan, Selasa (11/3/2025).

"Kemudian, setelah itu, baru kami DPP partai tentu saja dengan ketua umum akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang," ucapnya.

Isu Pengambilalihan

Dari balik jeruji besi, Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengirimkan pesan agar semua kader tetap loyal terhadap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Pesan tersebut disampaikan Hasto lewat sebuah surat dan menyebut adanya upaya pengambilalihan partai berlambang kepala banteng itu.

"Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto juga menitipkan pesan kepada seluruh kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus menunjukkan loyalitas terbesar ke Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar politikus PDIP, Guntur Romli, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/4/2025).

Baca juga: Alasan Hakim Tolak Eksepsi Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP Sebut Siap Jalani Proses Hukum

Kendati demikian, Hasto dalam suratnya tak menyebut siapa pihak yang berupaya mengambil alih PDIP.

Waspada menjadi pesan Hasto kepada semua kader terhadap upaya pengambilalihan tersebut.

"Tetap waspada dan terus hati-hati terhadap upaya yang mau ambil alih partai," kata Hasto, sebagaimana surat yang dikirim kepada Guntur.

Kongres Tidak Jadi April?

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menyampaikan bahwa pelaksanaan Kongres VI partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.

Namun, ia memastikan pelaksanaan Kongres VI PDIP tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.

"Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

Puan mengungkapkan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu maupun tempat pelaksanaan Kongres VI PDIP.

Partai berlambang kepala banteng itu tentu akan terus melihat situasi dan kondisi politik di tanah air.

Kendati demikian, Ketua DPR itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.

Baca juga: Sekjen Gerindra Ungkap Sikap Politik PDIP setelah Pertemuan Megawati dan Prabowo, Pujian PKS

"Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru," kata Puan.

"Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum," pungkasnya.

Megawati Dimandatkan Kembali Jadi Ketum PDIP

Diketahui, PDIP telah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 24 hingga 26 Mei 2024.

Rakernas tersebut menghasilkan 17 sikap partai berlambang kepala banteng itu.

Di poin ke-17, DPP PDIP memohon kesediaan Megawati untuk menjadi ketua umum periode 2025-2030.

"Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan 17 sikap partai pada Minggu (26/5/2024).

Megawati juga diberikan mandat untuk menentukan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah," ujar Puan. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Diterpa Isu Pengambilalihan dan Mundurnya Jadwal Kongres VI"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kongres PDIP Mundur Dinilai karena Internal Terbelah soal Sikap ke Pemerintah