Alasan Hakim Tolak Eksepsi Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP Sebut Siap Jalani Proses Hukum

TRIBUNKALTIM.CO - Alasan hakim tolak eksepsi Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP sebut siap jalani proses hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak menerima nota keberatan atau eksepsi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Atas putusan ini sidang kasus suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku yang menjerat Hasto pun lanjut ke tahap pembuktian.

Putusan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam kasus Harun Masiku disebut tak serta merta membatalkan dakwaan terhadap Hasto Kristiyanto terkait kasus yang sama.

Baca juga: Eksepsi Hasto Kristiyanto Ditolak Hakim, Sidang Kasus Sekjen PDIP Lanjut ke Pembuktian

Seperti diketahui kasus suap terhadap Harun Masiku yang melibatkan Wahyu Setiawan, mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bachri telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada tahun 2021 silam.

Dalam pertimbangannya, hakim berketetapan, meski putusan terhadap Wahyu Dkk sudah inkrah namun hal itu tidak membuat dakwaan Hasto batal sehingga dapat dilanjutkan dalam tahap pembuktian.

"Dengan demikian putusan terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bachri tidak menimbulkan nebis in idem terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto," ucap Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jum'at (11/4/2025).

Selain itu Hakim juga mempertimbangkan, bahwa putusan terhadap Wahyu Dkk tidak secara utuh mengikat atau membatasi penuntutan terhadap pihak lain yang diduga terlibat termasuk Hasto.

Sehingga menurut hakim proses hukum terhadap Hasto tetap bisa dilakukan meski dalam putusan Wahyu Setiawan Dkk telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Putusan-putusan tersebut tidak secara utuh otomatis mengikat atau membatasi penuntutan terhadap pihak lain termasuk terdakwa Hasto Kristiyanto yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang sama," jelasnya.

Tak hanya itu dalam pertimbangan lainnya, Hakim juga merespon keberatan kubu Hasto yang menilai perkara Harun Masiku didaur ulang oleh KPK sehingga menurut mereka kasus itu diadili dua kali atau azas nebis in idem.

Hakim menyatakan azas nebis in idem dalam peradilan pidana merupakan suatu perkara yang tidak boleh diadili dua kali jika menyangkut orang yang sama.

Sehingga menurut Hakim, azas in idem itu tidak berlaku apabila terdapat orang yang berbeda terlibat dalam perkara serupa.

"Menimbang bahwa sekalipun terdapat konstruksi fakta antara dakwaan dalam perkara ini dengan fakta yang terungkap dalam putusan terdahulu, hal tersebut tidak serta merta menjadikan dakwaan batal demi hukum melainkan harus diuji dalam pembuktian di persidangan," ungkap Hakim.

Eksepsi Hasto Tidak Diterima