Pemkot Upayakan Relokasi dan Bantuan Sementara untuk Korban Longsor Perumahan Keledang Mas Samarinda

Namun, ia mengakui bahwa prosesnya tidak mudah lantaran membutuhkan persetujuan dan koordinasi lintas pihak, termasuk dari sektor swasta.

“Mungkin masyarakat juga ada kegelisahan terkait relokasi, sehingga mereka menyempatkan menyuarakan pendapatnya. Makanya sana ke sana untuk mendengarkan. 

"Intinya kami upayakan dan sampaikan progres yang kami upayakan serta dukungan dari pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Aditya menjelaskan bahwa pihak pengembang tidak bisa langsung diminta bertanggung jawab penuh atas bencana ini.

Pasalnya, tidak ada aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung saat longsor terjadi, dan faktor penyebabnya murni geologis.

“Ini murni bencana alam. Struktur tanah di kawasan tersebut berupa lempung, dan saat jenuh oleh air hujan, lapisan tersebut mulai bergerak. Karena itu kami mengajak pengembang tetap terlibat dalam mencari solusi bersama,” tambahnya.

Sebagai informasi, sejak longsor pertama terjadi pada Mei 2023, penanganan bencana di Perumahan Kledang Mas telah menjadi perhatian berbagai pihak. 

Pemkot Samarinda sempat merekomendasikan metode cut slope untuk penanganan teknis, namun ditunda lantaran alasan anggaran. 

Di sisi lain, DPRD Samarinda melalui Komisi III juga meninjau langsung ke lokasi dan sempat memperingatkan pencabutan izin kepada pihak pengembang jika tidak ada respons konkret.

Kini, dengan bertambahnya jumlah rumah terdampak dan pergerakan tanah yang terus terjadi, pemerintah kecamatan bersama BPBD mendorong relokasi sebagai opsi yang paling memungkinkan.

“Kami sedang mengajukan opsi penyewaan rumah untuk warga sebagai solusi sementara, sambil menunggu progres relokasi.

"Ini menjadi triger agar semua unsur, baik pemerintah maupun pengembang bergerak bersama demi keselamatan warga,” pungkas Aditya.

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.