Mahasiswa S2 Kebingungan, Pascasarjana di Kaltim Terbatas, Khawatir tak dapat Gratispol Pendidikan

"Nanti saat kita launching baru akan kita beber data lengkapnya," ujarnya.

Baca juga: Biaya UKT di Program Gratispol di Kaltim hanya Ditanggung Rp5 Juta, April Mulai Diterapkan

Anggaran Tersedia

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, yang juga merupakan politisi dari Partai PDIP, tegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program beasiswa yang menjadi bagian dari kebijakan gubernur dan wakil gubernur Kaltim dalam program Gratispol. 

“Kami sudah membahas anggaran ini jauh hari bersama Dinas Pendidikan, serta terus mendiskusikan hal ini,” ungkapnya.

Ia memastikan, anggaran untuk beasiswa SMA dan SMK di Kaltim telah tersedia dan aman untuk mendukung pendidikan gratis. 

H. Baba menegaskan, DPRD Kaltim sangat mendukung program beasiswa ini, sejalan dengan visi gubernur dan wakil gubernur dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. 

Dengan tersedianya anggaran yang cukup, H Baba optimis program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi generasi muda Kaltim.

Catatan masukan dan saran kritis juga disampaikan, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Soal program pendidikan gratis dari SMA sampai S3 Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud-Seno Aji ini, tentu mesti ada beberapa yang patut diperhatikan.

Program Gratispol populis yang diusung Rudy-Seno mengundang banyak pro dan kontra di publik atau masyarakat. 

Program tersebut nantinya akan mengakomodir biaya sekolah dari SMA/SMK sampai S3 secara gratis, bagi para pelajar di Kaltim. 

Selain membutuhkan anggaran yang besar, program yang mereka usung juga harus tepat sasaran.

Menurut Darlis, penghitungan anggaran untuk mengakomodir biaya sekolah secara gratis harus matang. 

"Itu kan janji gubernur dan wakil gubernur ya, dan harus didiskusikan secara detail nantinya.

Saya melihat bahwa insyaallah program itu jauh lebih berkeadilan dibandingkan dengan beasiswa," sebut Darlis.

Lebih lanjut, Darlis juga memberikan catatan terhadap pengalokasian anggaran yang tidak serta merta berfokus pada pembiayaan pendidikan saja.