Mahasiswa S2 Kebingungan, Pascasarjana di Kaltim Terbatas, Khawatir tak dapat Gratispol Pendidikan

TRIBUNKALTIM.CO - Janji besar Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji untuk menghadirkan pendidikan gratis dari jenjang D3 hingga S3 lewat program Gratispol mulai memperlihatkan wujud nyata.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan bahwa program Gratispol pendidikan ini akan dipercepat pelaksanaannya mulai April 2024. 

Ambisi program Gratispol pendidikan ini sontak menjadi sorotan publik termasuk dari kalangan mahasiswa. 

Program Gratispol menjanjikan akses pendidikan gratis di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Kaltim bagi generasi muda Benua Etam. 

Baca juga: Rudy-Seno Habiskan Rp 1,58 Triliun, Program Gratispol Pendidikan Tetap Jalan Saat Efisiensi Anggaran

Namun di balik antusiasme, terselip pula keraguan dan harapan dari masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya apakah program ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat.

Tria, mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, menilai program ini belum sepenuhnya inklusif. Ia mengaku kecewa lantaran tidak semua program studi masuk dalam daftar Gratispol.

"Di FISIP Unmul, setahu saya cuma satu prodi S1 yang masuk dalam daftar. Padahal bayangan saya, program ini bisa menjangkau semua," ujar Tria.

Mahasiswa perantauan dari Muara Kaman Kutai Kartanegara ini juga mempertanyakan peluang bagi jenjang pascasarjana.

Jurusan seperti ilmu komunikasi, yang ia minati dan saat ini dijalani, belum tersedia secara memadai di Kaltim untuk program S2 dan S3.

Padahal, Gratispol juga menjanjikan pembiayaan sampai tingkat doktoral.

“Kalau program ini mau jalan maksimal, ya universitas juga harus didorong untuk buka lebih banyak program studi pascasarjana,” katanya.

Tak hanya itu, Tria menyoroti aspek teknis yang masih belum jelas, seperti batas usia dan ketentuan akreditasi prodi penerima.

Ia berharap ke depannya, semua biaya pendidikan, termasuk biaya hidup mahasiswa, juga bisa ditanggung oleh beasiswa ini.

“Yang paling penting semoga semua biayanya tercover dari program beasiswa ini, tidak cuma pembayaran UKT tiap semester, kalau bisa ada biaya hidupnya juga,” tutup Tria.

Baca juga: 3 Syarat Program Gratispol dari Gubernur Kaltim Rudy Masud untuk Mahasiswa S1 hingga S3

Belum Merata

Kekecewaan serupa juga disampaikan Khorunnisa, mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia di Unmul yang akan segera lulus

Menurutnya, keterbatasan jurusan di jenjang pascasarjana membuatnya batal melanjutkan pendidikan S2.

"Saya sebenernya agak kecewa sih sama Gratispol. Soalnya di tahap awal ini kan prioritaskan cuma S1–S3 di kampus Kaltim.

Sementara S2 di kampus Kaltim itu terbatas jurusannya, apalagi Sastra Indonesia belum ada. Adanya malah di Pulau Jawa," ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar adanya janji dari gubernur bahwa bagi pelajar yang ingin kuliah di luar Kaltim juga bisa mendapatkan beasiswa, hanya saja mekanismenya dinilai belum jelas.

"Jadi makin bingung. Akhirnya saya urungkan niat lanjut S2. Padahal kalau program sebelumnya yang ‘Kaltim Tuntas’ itu bisa kuliah di luar.

Kenapa tidak dilanjut atau diperbaiki saja program yang sudah ada? Ini kan jadinya sistem baru, jadi mulai dari nol lagi," tambahnya.

Terakhir, Khorunnisa juga menekankan pentingnya akses informasi.

Ia berharap pemerintah membuat kanal resmi yang lengkap dan terpusat, baik melalui website atau media sosial.

"Informasi seputar Gratispol tuh harusnya dibikin satu sumber yang jelas. Jadi kita tidak mesti nunggu berita atau tanya sana-sini. Semua informasinya jadi satu, detail, dan mudah dicari," katanya.

Tetap Dapat 

Sementara Kepala biro  Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdaprov Kaltim Dasmiah, menjelaskan untuk mahasiswa yang berkuliah di luar Kaltim tak perlu khawatir sebab akan tetap diberi bantuan dalam bentuk beasiswa.

Meskipun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terutama terkait dengan kampus tempat mereka menempuh pendidikan.

"Tapi ada syaratnya. Kalau mau kuliah di luar daerah dengan beasiswa dari pemprov, kampus yang dituju harus berakreditasi bagus. Kalau di Kaltim lebih bagus, ngapain keluar kan?" Ujar Dasmiah.

Melalui kesempatan ini Dasmiah juga meluruskan bahwa kuliah gratis D3 sampai S3 di Kaltim tidak memandang akreditasi kampus, status unggulan, program studi ataupun harus mahasiswa berprestasi.

"Namanya gratispol berarti untuk semua mahasiswa. Baik di kampus negeri maupun swasta. Saat ini ada 63 kampus se Kaltim dan semua berhak mendapat program ini," tegas Dasmiah.

Pihaknya menargetkan proses verifikasi guna mendapat data valid kuota tiap kampus bisa selesai pekan depan agar bisa diluncurkan pada 21 April 2025.

"Nanti saat kita launching baru akan kita beber data lengkapnya," ujarnya.

Baca juga: Biaya UKT di Program Gratispol di Kaltim hanya Ditanggung Rp5 Juta, April Mulai Diterapkan

Anggaran Tersedia

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, yang juga merupakan politisi dari Partai PDIP, tegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program beasiswa yang menjadi bagian dari kebijakan gubernur dan wakil gubernur Kaltim dalam program Gratispol. 

“Kami sudah membahas anggaran ini jauh hari bersama Dinas Pendidikan, serta terus mendiskusikan hal ini,” ungkapnya.

Ia memastikan, anggaran untuk beasiswa SMA dan SMK di Kaltim telah tersedia dan aman untuk mendukung pendidikan gratis. 

H. Baba menegaskan, DPRD Kaltim sangat mendukung program beasiswa ini, sejalan dengan visi gubernur dan wakil gubernur dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. 

Dengan tersedianya anggaran yang cukup, H Baba optimis program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi generasi muda Kaltim.

Catatan masukan dan saran kritis juga disampaikan, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Soal program pendidikan gratis dari SMA sampai S3 Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud-Seno Aji ini, tentu mesti ada beberapa yang patut diperhatikan.

Program Gratispol populis yang diusung Rudy-Seno mengundang banyak pro dan kontra di publik atau masyarakat. 

Program tersebut nantinya akan mengakomodir biaya sekolah dari SMA/SMK sampai S3 secara gratis, bagi para pelajar di Kaltim. 

Selain membutuhkan anggaran yang besar, program yang mereka usung juga harus tepat sasaran.

Menurut Darlis, penghitungan anggaran untuk mengakomodir biaya sekolah secara gratis harus matang. 

"Itu kan janji gubernur dan wakil gubernur ya, dan harus didiskusikan secara detail nantinya.

Saya melihat bahwa insyaallah program itu jauh lebih berkeadilan dibandingkan dengan beasiswa," sebut Darlis.

Lebih lanjut, Darlis juga memberikan catatan terhadap pengalokasian anggaran yang tidak serta merta berfokus pada pembiayaan pendidikan saja.

Ada banyak aspek-aspek dan permasalahan di Kaltim, yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah.

"Karena asas keadilannya dan anggarannya juga besar, maka kita harus betul-betul menghitung. Jangan sampai anggaran pendidikan gratis, mengorbankan anggaran dasar lainnya," tegasnya.

Menurutnya, implementasi program pendidikan gratis ini tidak mudah untuk dilakukan. 

Ada aturan serta langkah-langkah yang strategis, agar bisa menjalankan program dengan tepat sasaran.

Aspek-aspek lain seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur, kesehatan, pembinaan sosial, UMKM, juga harus diakomodir dengan oleh pemerintahan selanjutnya.

"Intinya program harus berjalan, sepanjang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik," katanya.

Baca juga: Gratispol D3 Sampai S3 di Kaltim Merata untuk Seluruh Kampus Negeri Maupun Swasta 

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram