Komisi IV DPRD Bersama Disdikbud Bahas Implementasi Program Gratispol Pendidikan di Kaltim

Dana yang digelontorkan Rp750 miliar yang dianggarkan dan disebutkan dalam launching program Gratispol sendiri juga akan dibahas dengan Pemprov Kaltim.

“Nanti saya akan berkomunikasi dengan Kadis dulu biar lebih jelas. Termasuk ke Gubernur terkait anggaran, tetapi yang jelas insya Allah bisa berjalan. Tapi ya tidak mungkin kita bisa langsung 100 persen. Tahun ini untuk SMA dan SMK yang kita fasilitasi untuk pakaian itu hanya kelas 10 saja. Itu yang baru masuk. Nanti tahun depan 10 dan 11. Tahun depannya lagi berkelanjutan,” bebernya.

Sementara itu Kabid Pembinaan SMK/SMA, Surasa ditanya terkait petunjuk teknis (juknis), pihaknya terus mematangkan agar saat pelaksanaan lancar serta bisa memitigasi kendala yang terjadi di lapangan.

“Kira-kira kita menyamakan persepsi dulu dan saya kira legislasi sebagai bagian dari mitra pemerintah kan, apalagi ini waktu juga sudah berjalan terus, dan ingin melihat, mendengar kesiapan Pemprov terkait program–program ke depan,” ujarnya.

Tak hanya itu, soal program Gratispol sendiri, Surasa menekankan pendidikan gratis salah satunya implementasinya dalam hal menaikkan biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) daerah.

“Dulu sumber biayanya kan dari Bosnas maupun istilahnya Bosda. Bahwa sekarang Bosnas-nya tetap, Bosda-nya saja mungkin ada kenaikan,” sebutnya. 

Artinya, lanjut Surasa, ada kenaikan keuangan bantuan operasional dari daerah untuk sekolah–sekolah di Kaltim, khususnya SMA/SMK/SLB yang merupakan kewenangan Disdikbud Kaltim.

“Tentu nanti secara bertahap ya, karena itu kan nggak bisa serta-merta disesuaikan dengan kemampuan daerah,” ungkapnya.

Disinggung BOSP daerah mencakup pembiayaan apa saja, dan apa ada perubahan juga di program Gratispol, diterangkan bahwa rincian pelaksanaannya nanti akan dituangkan di dalam juknis. 

Secara garis besar program ini, diakui sama dengan Bosda tetapi ada sedikit tambahan modifikasi.

“Kita masuknya lewat Bosda, dulu istilahnya itu, kalau sekarang BOSP daerah (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan). Itu sampai bisa misalnya menggaji guru honor, jadi bisanya masuk buat seragam segala macam tetapi masih untuk sekolah negeri,” jelasnya.

“Kalau seragam nanti beda lagi. Jadi, kalau seragam ini juga juknisnya teknisnya masih kami segera selesaikan untuk segera bisa dilaksanakan,” sambung Surasa.

Terkait data, 184 ribu jumlah siswa secara keseluruhan di SMA, SMK, MA (Madrasah Aliyah), dan SLB juga telah terdata Disdikbud Kaltim untuk menerima manfaat program Gratispol.

Namun demikian, Disdikbud juga masih menunggu juknis lengkap dari Kepala Daerah (pemilik program).

“Saya kira nanti kita masih menyelesaikan petunjuk teknisnya dulu ya, sekali lagi saya kira kita masih menunggu juknis itu ya kuncinya,” pungkasnya. (*)