DPRD Kaltim Usul Pembentukan Payung Hukum Program Gratispol Gubernur Rudy Mas'ud, Bila Perlu Perda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Program Gratispol di Kalimantan Timur didorong agar adanya payung hukum yang jelas dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Usai peresmian program Gratispol ini pada 21 April 2025, DPRD Kaltim tentunya mendukung penuh.

Namun mendorong agar program ini harus mempunyai payung hukum yang kuat, seperti Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menekankan ketika bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa penting program ini diperkuat melalui regulasi daerah.

Baca juga: BREAKING NEWS: Hari Kartini 2025, Gubernur Kaltim Rudy Masud akan Resmikan Program Gratispol

“Saya juga menyarankan langsung ke Pak Gubernur dan Wagub, agar program ini diperdakan. Jangan hanya berhenti di level Pergub, karena kalau sudah jadi Perda, maka ini akan menjadi program daerah yang harus dilaksanakan oleh siapapun pemimpinnya nanti, jadi ini menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif,” katanya pada Selasa (22/4/2025) di Samarinda.

Menurutnya, pembentukan Perda jadi jalan agar Gratispol tidak hanya menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan program populis politik saja.

Tetapi benar-benar menjadi komitmen yang legal untuk arah pembangunan daerah yang berkesinambungan.

“DPRD terus kawal supaya program ini bukan saja sebuah janji politik, tapi terus berjalan bahkan sampai kepemimpinan berganti. Karena kalau hanya Pergub, resikonya lebih tinggi untuk tidak berlanjut,” tuturnya.

Baca juga: Biaya Pembelian Rumah MBR Program Gratispol Kaltim, Warga Ajukan Kredit ke Perbankan

Sebagai informasi, program gratispol mencakup enam item yang dicanangkan untuk skema pembiayaan gratis. 

Di antaranya pendidikan, kesehatan, perlengkapan sekolah, perumahan, internet, serta umroh dan perjalanan rohani.

“Program Gratispol langkah progresif dari kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. DPRD tentu memiliki komitmen awal untuk mendukung sepenuhnya program-program strategis seperti ini,” pungkas politisi Golkar yang akrab disapa Hamas ini. (*)