Pemindahan ASN ke IKN Kaltim Ditunda Lagi, Kemenpan RB Seleksi Ulang Pegawai yang Pindah pada 2026

Rini menyatakan, penundaan dilakukan karena sejumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih masih menjalani proses penataan organisasi dan konsolidasi internal.

"Saat ini penataan organisasi dan tata kerja sebagian K/L dalam Kabinet Merah Putih masih tahap konsolidasi internal pada masing-masing K/L," imbuhnya.

Selain itu, kesiapan infrastruktur juga belum optimal. Meskipun progres pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN hampir tuntas 100 persen, fasilitas pendukung seperti perumahan ASN masih terbatas.

Hingga April 2025, pembangunan 47 tower rusun yang telah mencapai progres 90 persen, baru dapat menampung 8.410 orang pegawai. Oleh karena itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membangun 30 tower rusun lagi.

Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, 30 tower rusun tersebut diproyeksikan bisa menampung 5.400 orang pegawai. "Sehingga totalnya itu sekitar 13.810 pegawai," ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (22/04/2025).

Pada kesempatan yang sama, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, 47 tower Rusun ASN bisa kelar pada bulan Juni 2025. Danis juga mengatakan bahwa Otorita IKN telah menyiapkan sistem pemeliharaan aset-aset yang telah terbangun dan diserahterimakan kepada pihaknya oleh Kementerian PU.

"Secara prinsip, alokasi anggarannya sudah ada. Walaupun nanti ada namanya estafet pengelolaan dari Kementerian PU, maupun Kementerian Perumahan di DIPA-nya Otorita IKN," ucap Danis.

Relokasi ASN Ditunda, Kantor di IKN Bisa Dimanfaatkan Pemprov Kaltim

Melihat fenomena ini, Associate Professor Program Sosiologi di Nanyang Technological University Sulfikar Amir berpendapat, sebaiknya gedung-gedung yang sudah terbangun di IKN dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur (Kaltim) agar tidak menjadi rusak.

Sementara satu-satunya kementerian atau lembaga yang sudah secara penuh pindah dan berkantor di IKN adalah Otorita IKN.

"Jadi sarana-sarana yang ada di sana itu tidak mubazir, tidak kosong, karena kalau kosong dan tidak terawat dengan baik akhirnya akan menjadi cepat rusak dan itu akan memakan biaya yang lebih besar lagi untuk dipakai nantinya," ujar Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/04/2025).

Apalagi, lanjut dia, melihat kondisi pemerintahan dan ekonomi yang ada saat ini, IKN tidak akan benar-benar bisa berfungsi sebagai ibu kota negara dalam waktu dekat.

"Jadi sebaiknya memang IKN itu berfungsi sesuai dengan apa yang ada sekarang saja dan tidak perlu diberi target yang muluk-muluk karena sayang saja kalau infrastruktur yang sudah dibangun di sana itu tidak termanfaatkan dengan baik," tuturnya.

Akan tetapi, IKN memiliki potensi lain dari sektor pusat kesehatan yang didukung oleh beroperasinya Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Mayapada Hospital Nusantara di sana.

Dua rumah sakit swasta ini telah menunjukkan nadinya di ibu kota baru tersebut, mengingat belum ada rumah sakit berfasilitas lengkap di Balikpapan maupun Samarinda sebelumnya.

"Tetapi kan masalahnya kita bicara tentang IKN sebagai fungsi ibu kota, bukan fungsi pusat kesehatan. Jadi artinya butuh lebih dari sekadar itu," katanya melanjutkan.