Pemindahan ASN ke IKN Kaltim Ditunda, Nasib Rusun ASN dan Gedung-gedung yang Sudah Terbangun?

Apalagi, lanjut dia, melihat kondisi pemerintahan dan ekonomi yang ada saat ini, IKN tidak akan benar-benar bisa berfungsi sebagai ibu kota negara dalam waku dekat.

"Jadi sebaiknya memang IKN itu berfungsi sesuai dengan apa yang ada sekarang saja dan tidak perlu diberi target yang muluk-muluk karena sayang saja kalau infrastruktur yang sudah dibangun di sana itu tidak termanfaatkan dengan baik," tuturnya.

Akan tetapi, IKN memiliki potensi lain dari sektor pusat kesehatan yang didukung oleh beroperasinya Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Mayapada Hospital Nusantara di sana.

Dua rumah sakit swasta ini telah menunjukkan nadinya di ibu kota baru tersebut.

"Tetapi kan masalahnya kita bicara tentang IKN sebagai fungsi ibu kota, bukan fungsi pusat kesehatan. Jadi artinya butuh lebih dari sekadar itu," katanya melanjutkan seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Total Anggaran untuk IKN

Sedangkan menurut data Otorita IKN, terhitung mulai tahun 2020 hingga 2024, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dikucurkan untuk IKN sudah mencapai angka Rp 89 triliun.

"Pada tahap awal pembangunan IKN, dari 2022 sampai 2024, APBN telah menginvestasikan Rp 89 triliun," ungkap Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas di Kompleks Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Selasa (21/01/2025).

Dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan tol, 47 tower Rumah Susun (Rusun) ASN, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, Kantor Sekretariat Presiden dan sarana peribadatan seperti masjid, basilika, hingga gereja.

"Semuanya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)-red)," papar Basuki.

Selain anggaran dari pemerintah, Basuki menjelaskan, pembangunan berbagai infrastruktur di IKN juga dilakukan oleh pihak swasta.

"Ada investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar Rp 58,41 triliun," jelasnya.

Pada kesempatan terpisah, Basuki mengatakan bahwa tahun 2025, Otorita IKN memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 sebesar Rp 13,5 triliun.

"Rinciannya sekitar Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan," ujar Basuki dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Kaltim yang berlangsung di Kantor Otorita IKN pada Rabu (16/04/2025).

Pemindahan ASN Jangan Hanya Simbol

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Giri Ramanda Kiemas meminta agar proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menjadi simbol belaka.

Giri mendorong agar pemindahan ASN dilakukan secara manusiawi, terukur, dan berkeadilan.