Bobby Nasution Ungkap Lima OPD di Sumut Diperiksa, Menantu Jokowi Minta KPK Perkuat Hukum di Daerah

Data KPK menunjukkan, berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) 2024 dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), Provinsi Sumut mencatatkan skor rata-rata 75,02. Meski begitu, di area perencanaan, skor Sumut masih rendah, hanya 63.

Sumut Catat 170 Kasus Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rawan

Sepanjang 2023 hingga akhir 2024, terdapat 170 perkara korupsi di Sumut yang masuk dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh aparat penegak hukum.

Sebanyak 44 persen kasus terkait penyalahgunaan anggaran, 42 persen terkait pengadaan barang dan jasa, sementara sisanya terkait sektor perbankan, pungutan liar (pungli), dan modus lainnya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, mengungkapkan, Pemda dan DPRD adalah dua aktor utama dalam menentukan arah tata kelola pemerintahan daerah.

"Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu," kata Agung.

KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KPK, lanjut Agung, tidak hanya fokus pada sosialisasi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas masalah nyata di daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara KPK, eksekutif, dan legislatif untuk mencegah korupsi.

Agung memaparkan potensi rawan korupsi mulai dari perencanaan anggaran tidak akuntabel, pengadaan barang dan jasa sarat kecurangan, lemahnya pengawasan, hingga praktik jual beli jabatan.

“Kehadiran KPK di daerah bukan untuk menghakimi, tapi membantu memperbaiki sistem agar pemerintah daerah bisa melayani rakyat lebih baik,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Bobby Nasution Nonaktifkan Sejumlah Pejabat di Sumut, Salah Satunya Mulyadi Simatupang

Bobby Apresiasi KPK, Minta Perkuat Sistem dan Pencegahan Korupsi

Bobby Nasution mengapresiasi ruang dialog yang dibuka KPK. Menurutnya, ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah menyampaikan tantangan nyata dalam pemberantasan korupsi.

"Kami berterima kasih kepada KPK. Ruang diskusi seperti ini penting agar kami bisa menyampaikan realita di daerah masing-masing," ujarnya.

Menantu Presiden Joko Widodo ini menegaskan, pemberantasan korupsi harus diperkuat melalui sistem yang sehat, bukan semata mengandalkan individu. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bobby Nasution Minta KPK Perkuat Penegakan Hukum di Sumut, Lima OPD Diperiksa dan Di Hadapan Bobby Nasution, KPK Bilang Korupsi Uang Haram, Jangan Banggakan kepada Keluarga

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram