Berita Samarinda Terkini
Sekolah Rakyat untuk Keluarga Miskin Ekstrem, DPRD Samarinda Tekankan Harus Tepat Sasaran
Sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrem, DPRD Samarinda tekankan harus tepat sasaran.
Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menggagas pembangunan sekolah rakyat di kawasan Palaran.
Program yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem ini masih tahap pengusulan dan verifikasi.
Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin yang belum mendapatkan pendidikan formal, terutama jenjang SMP dan SMA.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie mengatakan, Pemkot Samarinda telah mengusulkan lahan seluas hampir 7 hektare di Palaran sebagai lokasi potensial untuk pembangunan sekolah rakyat.
Namun, keputusan akhir mengenai lokasi dan kelayakan proyek ini masih bergantung pada persetujuan dari Kemensos.
“Ini adalah program dari Kemensos yang didukung oleh Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota. Pemkot Samarinda menyediakan lahan dan alternatif lokasi, namun keputusan akhirnya ada di tangan Kemensos,” ujar Novan.
Baca juga: Pemkot Samarinda Serius Kawal Sekolah Rakyat, Telah Sewa Fasilitas Sementara di Kampus Melati
Lanjut ia menjelaskan, Kemensos memiliki persyaratan khusus untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat, yaitu lahan minimal 4 hektare.
Setelah lokasi disetujui, Kemensos juga akan mengatur pembiayaan dan teknis pembangunan yang akan difokuskan pada masyarakat miskin ekstrem yang tidak dapat mengakses pendidikan.
Meskipun pembangunan sekolahnya belum dimulai, pemkot telah melakukan langkah awal dengan menyediakan tempat sementara di Samarinda Seberang melalui kerja sama dengan Yayasan Melati.
Perekrutan siswa pun telah dimulai dengan target 100 orang.
Proses perekrutan siswa mengacu pada data dari Dinas Sosial (Dinsos) yang telah melakukan verifikasi terhadap keluarga miskin ekstrem.
Fokus utama adalah anak-anak usia SMP dan SMA yang belum mengenyam pendidikan formal.
Kategori ini menjadi prioritas utama dalam upaya mencapai tujuan Presiden untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kalangan masyarakat miskin ekstrem.
"Program ini memang ditujukan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, yakni anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tidak bersekolah," jelas Novan.
Baca juga: Wakil Bupati Berau Gamalis Dukung Sekolah Rakyat, Seluruh Masyarakat Harus Bisa Akses Pendidikan
Meskipun program ini telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, tantangan terbesar terletak pada keefektifan implementasi dan kapasitasnya untuk menjangkau seluruh masyarakat miskin ekstrem di Samarinda.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.