Berita Kaltim Terkini

Dorong APH dan Pemerintah Tindak Tegas Tambang Ilegal, DPRD Kaltim: Kasus Muara Kate Jangan Terulang

DPRD Kaltim dorong APH dan pemerintah tindak tegas tambang ilegal, kasus Muara Kate Paser tak boleh terulang.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Diah Anggraeni
TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy
TAMBANG DI KALTIM - Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti aktivitas penambangan di Bumi Etam. Ia menilai tata kelola pertambangan di daerah masih jauh dari kata baik. Pertambangan ilegal berkembang secara sistematis, bahkan melibatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab.(TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah didorong untuk bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Terlebih, kegiatan tersebut kerap merusak lingkungan dan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan aktivis serta warga yang berani bersuara.

Demikian yang disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.

Ia menyoroti hal ini pasca beberapa kejadian yang jadi sorotan publik, bahkan nasional.

Baca juga: Sektor Tambang dan Pertanian Sumbang PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja Terbesar di Kaltim

Kejadian di Muara Kate Kabupaten Paser serta adanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang didapati aktivitas tambang dinilai serampangan.

Dikatakan bahwa tata kelola pertambangan di daerah masih jauh dari kata baik.

Pertambangan ilegal berkembang secara sistematis, bahkan melibatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab.

"Sudah berjalan secara sistematis, maka saya minta aparat hukum bertindak tegas agar tidak berlarut-larut. Kalau dibiarkan akan menjadi persepsi yang dibenarkan karena terus berulang," tegasnya, Sabtu (3/5/2025).

Meski DPRD hanya memiliki wewenang memberikan rekomendasi, namun pihaknya akan selalu mendorong pemerintah pusat agar lebih serius dalam menindak aktivitas tambang ilegal.

Baca juga: Kepala Gakkum LHK Dimutasi, DPRD Kaltim Desak Tuntaskan Kasus Hutan Unmul Dirusak Tambang

Aktivitas tambang ilegal juga berdampak pada kriminalisasi warga, tak hanya lingkungan.

Bahkan, kerusakan infrastruktur hingga perampasan lahan pertanian dan permukiman juga masih terjadi.

"Bisa saja diduga dibekingi kepala desa atau oknum kecamatan yang melakukan pembiaran," imbuhnya.

Politisi Golkar ini juga mengingatkan agar kasus kriminalisasi warga seperti yang terjadi di Muara Kate tidak kembali terulang.

"Pemerintah daerah harus mengambil peran lebih aktif dalam melindungi warganya dari ancaman tambang ilegal," tandasnya.(*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved