Tanggapan Walikota Andi Harun Atas Gratispol Kaltim, Harus Jawab Kebutuhan Kerja di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program Gratispol yang digagas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud mendapat dukungan luas di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, termasuk dari Walikota Samarinda, Andi Harun. 

Namun, dukungan itu dibarengi dengan catatan penting darinya.

Walikota Samarinda Andi Harun menyebut, pendidikan gratis tak boleh berhenti pada sekadar akses, melainkan harus menjadi sarana peningkatan kualitas manusia yang mampu menjawab tantangan pasar kerja.

Sebagai program terobosan Pemprov Kaltim, Gratispol menggratiskan pendidikan dari jenjang SMA/SMK hingga S3, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Baca juga: Walikota Balikpapan Rahmad Masud Sambut Antusias Program Gratispol untuk Rakyat

Inisiatif ini menempatkan sektor pendidikan sebagai satu dari tiga pilar utama pembangunan daerah, selain kesehatan dan infrastruktur dasar.

“Pendidikan yang Pak Gubernur gagas sangat mulia sekali. Gagasan tersebut menitikberatkan pada tiga hal, yakni SDM dan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar,” ujar Andi Harun dalam keterangannya pada Senin (5/5/2025) di Samarinda.

Meski mengapresiasi semangat pemerataan pendidikan, Andi Harun menekankan perlunya orientasi lebih jauh dari sekadar mengejar angka-angka statistik.

Ia menyinggung peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selama ini kerap dijadikan tolok ukur kemajuan daerah, termasuk di Samarinda.

Baca juga: Gratispol Kaltim Bisa Dapat Hingga 35 Juta Per Semester, Ini Cara, Syarat Berkas, dan Mekanismenya

“Kalau mau jujur, se-Kabupaten/Kota di Kaltim, Samarinda itu IPM-nya paling tinggi. Tapi perlu diketahui, IPM itu hanya mengukur apakah daerah itu memiliki fasilitas sekolah, ada warganya yang mau sekolah, ada sekolahnya, berapa persen yang bebas dari buta aksara, berapa persen yang telah melaksanakan wajib belajar, berapa persen kapasitas tampung sekolahnya, dan seterusnya. Itulah ukuran IPM,” bebernya.

Bagi Andi Harun, keberhasilan pendidikan tidak bisa dinilai hanya dari ketersediaan fasilitas dan partisipasi belajar.

Ia menggarisbawahi tantangan yang lebih besar, yakni memastikan lulusan pendidikan benar-benar siap masuk ke pasar kerja dan berkontribusi produktif dalam pembangunan.

“Kami bangga di Pemerintah Kota Samarinda karena IPM tertinggi di Kaltim. Tapi apakah puas? Saya belum puas. Kenapa? Karena kita tidak hanya sekadar memikirkan orang itu bisa sekolah atau punya sekolah. Kita juga harus memikirkan apakah siswa dan mahasiswa kelak bisa masuk ke pasar kerja. Kalau tidak, kita akan terjebak menciptakan pengangguran berijazah atau pengangguran berintelektual,” tegasnya.

Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran lama yang kerap luput dalam diskursus pendidikan, lantaran membanjirnya lulusan yang tak terserap dunia kerja akibat ketimpangan antara output institusi pendidikan dan kebutuhan industri.

Walikota Andi Harun menilai bahwa sudah saatnya institusi pendidikan di Kaltim tidak hanya digenjot dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas.

Menurutnya, kualitas institusi pendidikan akan terlihat dari kemampuan lulusan dalam bersaing di lapangan kerja.

Baca juga: Pemkab Kutim Dukung Program Gratispol, Asisten Pemkesra: Sudah Dijalankan sejak Lama