Gugat UU TNI ke MK, YLBHI sebut Militerisme Terlihat di Era Jokowi, Terang Benderang di Masa Prabowo

Pernyataan itu disampaikan Zainal sebagai kritik terhadap revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. 

Menurutnya, UU tersebut memperluas ruang bagi militer untuk kembali masuk ke ranah sipil, sebuah langkah yang dinilai mengancam supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia.

"Seperti halnya kita ketahui Undang-Undang TNI secara revisi baru disahkan beberapa waktu yang lalu, tapi praktik-praktik militerisme itu sudah dilakukan sejak di era Jokowi," ujar Zainal di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

"Dan kemudian secara terang-terangan dilakukan pada rezim era Prabowo hari ini," sambungnya.

Sebagai informasi, Zainal bersama sejumlah masyarakat sipil telah mengajukan permohonan uji formil terhadap Undang-Undang 3/2025 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Baca juga: Serba-serbi Demo Tolak UU TNI: Kepala Polisi Diinjak-injak, Mahasiswa Antre McD Ditangkap

Mereka khawatir UU TNI yang baru justru memberikan ruang yang besar bagi militer untuk kembali ke ranah sipil.

"Dan itu tentu saja akan mengganggu supremasi sipil dan akan berakibat pada penegakan demokrasi dan asasi manusia yang juga akan semakin riskan. 

Tidak ada obrolan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia yang ada di bawah todongan senjata," ujarnya.

Selain soal ruang yang besar bagi militer, Zainal juga menyoroti proses legislasi revisi UU TNI yang dinilainya "ugal-ugalan" dan tidak partisipatif. 

Menurutnya, revisi tersebut disahkan tanpa melibatkan masyarakat sipil secara memadai, sehingga mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan.

"Kita ingin mengatakan bahwa cukup, untuk mengatakan cukup bagi legislasi yang secara ugal-ugalan seperti hal yang dikatakan tadi bahwa RUU TNI ini disahkan dan dibuat dengan secara tidak partisipatif dan tentu saja kita sangat menyayangkan itu dan ini menjadi bagian untuk perlawanan," tegas Zainal.

Lebih jauh, Zainal menyatakan langkah judicial review terhadap UU TNI bukan sekadar upaya hukum, tetapi juga simbol perlawanan terhadap praktik militerisme yang dianggap semakin menguat di Indonesia.

"Ini adalah menjadi bagian perlawanan terhadap praktik-praktik militerisme yang telah terjadi di Indonesia hari ini," pungkasnya.

Baca juga: Poin Penting Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU TNI dan Bakal Ajukan Uji Materi ke MK

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul YLBHI: Militerisme di Indonesia Sudah Terlihat di Era Jokowi Terang-terangan di Kepemimpinan Prabowo.