Aliansi Balikpapan Bergerak Kaltim Serbu Kantor DPRD, Tolak UU TNI yang Baru Disahkan 

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/3/2025). 

Terdapat lebih dari 30 pendemo yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, Cipayung plus, hingga masyarakat sipil dalam aliansi tersebut. 

Melalui pantauan Tribunkaltim.co di lapangan, para pendemomelakukan  orasi bahkan membacakan puisi menyampaikan aspirasinya. 

Lengkap dengan aksi bakar ban dan kepulan asap yang "mewarnai" kawasan jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. 

Baca juga: Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat Tolak Revisi UU TNI, Ajukan 3 Tuntutan

Tak hanya itu, sejumlah pendemo juga membawa spanduk bertuliskan "Tolak Dwifungsi ABRI!. KAWASAN BEBAS MILITER". 

Mereka menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang dinilai dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru.

"Tujuan dari aksi ini adalah Mosi Tidak Percaya!. Kami tidak percaya pada siapapun yang akan datang sebagai perwakilan DPRD Kota Balikpapan. Karena sudah terlalu sering tuntutan kami tidak dijawab dan hanya janji-janji palsu saja" ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Fido Fortunatus Lumenteri saat diwawancarai awak media di Depan Kantor DPRD kota Balikpapan. 

Sehingga, mereka menolak dan mendesak pembatalan Undang-Undang TNI. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut akan berpotensi mengancam supremasi sipil, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi di Indonesia.

"Kita semua tahu bahwa sejarah tahun 1998 menjadi pelajaran bagi kita semua. Banyak aktivis yang diculik dan dibunuh, hingga kini tidak ada transparansi mengenai kasus tersebut. Jangan sampai hal ini terulang kembali," tambahnya. 

Hingga berita ini ditulis, para pendemo masih bertahan di lokasi menunggu respons dari DPRD Kota Balikpapan. 

Baca juga: Gelombang Protes untuk Revisi UU TNI Meningkat, Tagar Peringatan Trending di Platform X

Meski begitu, Fido menegaskan, aksi ini tetap berjalan meskipun perwakilan DPRD  Balikpapan tidak menemui mereka.

"Kami akan tetap di sini sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menyampaikan aspirasi. Kita ingin menunjukkan bahwa ketidakpercayaan kita terhadap wakil rakyat ini nyata," pungkasnya.  (*)