Berita Nasional Terkini

Jika Jadi Gubernur DKI, Dedi Mulyadi Sebut Bisa Beri Gaji Rp 10 Juta per KK, Kalau di Jabar Tak Bisa

Jika jadi Gubernur DKI Jakarta, Dedi Mulyadi sebut bisa gaji Rp 10 juta per Kepala Keluarga, kalau di Jawa Barat tidak bisa.

Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel
DEDI MULYADI - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama siswa yang sedang dibina di barak TNI, Purwakarta. Foto tersebut merupakan tangkapan gambar dari video Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel yang tayang Sabtu (3/5/2025). Jika Dedi Mulyadi menjadi Gubernur Jakarta, dia mengaku bisa menggaji Rp 10 juta per kepala keluarga, karena besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki. (Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel) 

Menurutnya, suatu daerah pada akhirnya harus menjadi mandiri.

Untuk mencapai kemandirian itu, diperlukan pembangunan berorientasi target yang berkemajuan.

"Pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat, setelah itu berarah pada investasi. Gak bisa pembangunan gini-gini terus," kata Dedi.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh mangkrak ataupun molor sampai ke tahun selanjutnya.

"Apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun, ini semuanya tidak boleh berulang, pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi."

"Kenapa, pembangunanya ke depan tujuannya untuk apa, agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini." 

"Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian," papar Dedi.

Baca juga: Alasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tetap Keukeuh, Wacana Vasektomi Jadi Syarat Bansos Banjir Kritik

Hasil Munas

Sebagai informasi, Munas ADPSI 2025 menyepakati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa sebagai Ketua ADPSI Periode 2024-2029.

Ketua ADPSI Periode 2019-2024 sekaligus Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan ucapan selamat.

Khoirudin juga berharap, kepengurusan ADPSI yang baru nantinya dapat menjaga solidaritas antara DPRD Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Bahkan dapat memfasilitasi pertemuan dengan gubernur, menteri Dalam Negeri (Mendagri), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hingga bertemu dengan Presiden RI.

Termasuk memfasilitasi pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).

Sehingga dapat menjadi kekuatan yang besar dalam mengadvokasi kepentingan publik bersama pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan pengurus yang baru ini bisa menjebatani, karena ketua yang baru ini dari Gerindra (Partai-Red). Presiden kita pun dari Gerindra,” ujar Khoirudin dikutip dari laman DPRD Jakarta.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved