Jika Jadi Gubernur DKI, Dedi Mulyadi Sebut Bisa Beri Gaji Rp 10 Juta per KK, Kalau di Jabar Tak Bisa

TRIBUNKALTIM.CO - Jika jadi Gubernur DKI Jakarta, Dedi Mulyadi sebut bisa gaji Rp 10 juta per Kepala Keluarga, kalau di Jawa Barat tidak bisa.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi perhatian usai pernyataannya soal APBD DKI Jakarta.

Dedi Mulyadi mengatakan jika ia menjadi Gubernur Jakarta, dia mengaku bisa menggaji Rp 10 juta per kepala keluarga, karena besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki.

APBD DKI Jakarta Rp 90 triliun bisa ia manfaatkan di antaranya untuk membagikan kepada masyarakat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bantah akan Buat Kebijakan Vasektomi jadi Syarat Bansos, Singgung Soal KB dan Pengaman

Namun, seperti diketahui, Dedi Mulyadi merupakan Gubernur Jawa Barat.

Ia bicara soal APBD Jakarta saat pidato di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025) lalu.

Dedi  memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk Jakarta.

Besaran APBD Jakarta di kisaran Rp 90 triliun, sedangkan penduduk Jakarta ia genapkan menjadi 10 juta.

Dedi mengasumsikan satu kepala keluarga terdiri dari empat sampai lima orang, maka ada dua juta kepala keluarga di Jakarta.

"Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta."

"Karena Rp 10 Juta dikali 2 juta (kepala keluarga) hanya Rp 20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi," kata Dedi Mulyadi.

Dedi tidak bisa menggaji warganya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya mencapai 50 juta.

Sedangkan APBD Jawa Barat per tahun 2024 hanya Rp 36 triliun.

"Beda, kalau Jabar 50 juta penduduk," jelasnya.

Pemaparan soal APBD itu bagian dari gagasan Dedi soal keadilan fiskal daerah.