Sentil Program Dedi Mulyadi, Rocky Gerung Sebut Lebih Baik Preman yang Dibawa ke Barak Militer

TRIBUNKALTIM.CO - Maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat menjadi sorotan pengamat politik, Rocky Gerung.

Dalam sorotannya soal premanisme, Rocky Gerung juga menyentil program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni membawa anak nakal ke barak militer.

Menurut Rocky Gerung, lebih baik preman yang dibawa ke barak militer dan bukan anak nakal. 

Diketahui, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM membawa siswa nakal untuk menjalani pendidikan karakter ke barak militer.

Baca juga: Siswa Nakal Dikirim ke Barak Program Dedi Mulyadi akan Jadi Program Nasional, Pengamat Beri Dukungan

Rocky Gerung menyebut tidak setuju dengan program Dedi Mulyadi membawa siswa bermasalah ke barak militer.

Menurutnya, anak-anak nakal itu justru harus dipelihara di sekolah. Di mana, siswa nakal itu dididik oleh guru pembimbing.

"Yang mungkin yang lebih baik adalah preman ini yang dibawa ke barak militer karena dia manusia dewasa mampu untuk berpikir ulang kalau diberi semacam disiplin di barak militer dan mungkin pemasyarakatan awal kalau memang ada pidananya ya untuk dipenjara," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (9/5/2025).

Rocky lebih setuju preman dibanding anak nakal yang dibawa ke barak militer.

Ia menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh secara mencari identitas. "Masa dibawa ke barak militer," katanya.

Rocky Gerung mengingatkan bahwa militer merupakan tempat pendisiplinan tubuh terutama watak dengan cara sistem hierarki. 

Pasalnya, kata Rocky Gerung, tentara hidup di dalam pendisiplinan dan sifatnya hierarkis.

" Nah, anak-anak yang bermasalah itu kalau dibawa ke situ dia akan dibentuk juga mentalnya itu secara hierarkis.

Sepenuh-penuhnya tidak saya setujui dalilnya cara berpikirnya itu atau gubernur siapa Jawa Barat ya yang punya ide yang sama," imbuhnya.

Di mana, preman berfungsi untuk membantu perjuangan politik. Sehingga menjadi satu sejarah panjang bahwa premanisme di Indonesia bukanlah fenomena baru.

Baca juga: Warga Bermasalah dan Orang Gemulai Ditarget Masuk Barak TNI, Dedi Mulyadi: Fokus yang Bikin Resah

"Juga kelompok-kelompok yang dipakai oleh pemerintah Belanda dengan maksud sebaliknya itu untuk jad mata-mata Belanda dan jadi kita mau baca bahwa preman itu dari awal sebetulnya peralatan itu dan makin lama dia berevolusi menjadi semacam kekuatan atau organized crime dan membuat jaringan sehingga dia akhirnya mulai menjadi otonom," ungkapnya.

Rocky mengungkapkan preman itu dibackup oleh kekuatan politik tertentu sehingga merangsek ke dalam wilayah publik. 

Preman, kata Rocky, juga bisa dijadikan umpan untuk persaingan politik.

"Jadi tetap kita lihat area persaingan politik dan bisnis ini itu yang jadi wilayah kekerasan premanisme dan kehidupan kita hari-hari ini memang sekali lagi jadi semacam peluang ee orang karena ketiadaan kerjaan atau harapan masa depan.

Maka bertambahlah gejala premanisme," katanya.

Rocky juga mengungkit penyelesaian masalah preman pada masa Orde Baru yang tanpa proses hukum.

"Dieksekusi aja tanpa proses hukum yang kita sebut Petrus yang kemudian diakui oleh Pak Harto sebagai upaya dia untuk memberi rasa aman pada penduduk.

Tapi itu kemudian melanggar HAM karena tidak ada pengadilan dipetrus artinya ditembak dan digeletakkan untuk memberi efek jera.

Efek jera tentu bukan si pada si preman, tapi pada masyarakat yang melihat bahwa pada waktu itu kan mayat bergeletakan dan disebut penembak misterius karena tidak terdeteksi ya siapa pelakunya," ungkapnya.

Prabowo Resah

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan aksi premanisme berkedok Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Baca juga: Terungkap Sumber Biaya untuk Kirim Siswa ke Barak Militer, Dedi Mulyadi: Yang Penting Jalan Dulu

Hal itu disampaikan Juru bicara Presiden yang juga merupakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5/2025).

"Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo.

Presiden kata Prasetyo telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas hal tersebut.

Presiden tidak ingin aksi premanisme tersebut menghambat iklim investasi.

"Dan beberapa hari yang lalu beliau (Presiden) berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah juga merasakan keresahan keresahan masyarakat terkait aksi premanisme yang terjadi.

Aksi premanisme telah merusak iklim investasi di tanah air.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," katanya.

Prasetyo mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi kepada organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran.

Apabila tindakan premanisme tersebut sudah tergolong pidana maka akan mendapatkan sanksi  hukum.

"Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga.

Kan harus kita evaluasikan," pungkasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi akan Siapkan Konsep Barak untuk Orang Dewasa yang Suka Nongkrong, Mabuk, dan Tawuran

(TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Prabowo Resah Aksi Preman Berkedok Ormas, Rocky Gerung Ungkit Program KDM: Dibawa ke Barak Militer