Pemprov Kaltim Siapkan Rp 20 Miliar dari APBD untuk Pembangunan 5 Sekolah Rakyat di 2026

"Untuk pembiayaan sekolah rakyat, seperti seragam, alat tulis sekolah, dan keperluan operasional lainnya melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," bebernya.

Sekolah Rakyat nantinya akan mencangkup semua jenjang SD, SMP dan SMA dengan target 1.000 siswa per-sekolah.

"Karena ini berasrama, tentu makan gratis kita siapkan tiga kali dalam sehari dan komposisi gizinya ditangani oleh Badan Gizi Nasional," pungkas Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim Achmad Rasyidi mengungkapkan, usulan lokasi Sekolah Rakyat di Kaltim sementara ini tersebar di lima titik di empat daerah yakni Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Berau.

"Untuk lahan provinsi di Kutai Kartanegara, di Desa Timbau, sudah siap seluas 8,7 hektare," ungkapnya.

Rasyidi menjelaskan Pemerintah Provinsi Kaltim masih menunggu data calon siswa dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari setiap kabupaten dan kota. 

"Yang mengusulkan baru tiga kabupaten dan kota yakni PPU, Samarinda dan Kutai Kartanegara," sebut Rasyidi.

Saat ini, Pemprov Kaltim telah menganggarkan Rp20 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim untuk pemadatan lahan yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.

"Tahun depan (2026) kita targetkan (Sekolah Rakyat di Kaltim) terbangun," tandasnya. (*)