DPRD Samarinda Pertanyakan Pengawasan Pembangunan Perumahan, Minta Dibangun Kolam Retensi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Komisi III DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat dengan  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP), yang menjelasan  teknis sekaligus mendorong langkah konkret dalam pengendalian bencana perkotaan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut difokuskan untuk membedah secara detail progres penanganan banjir yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR, khususnya melalui bidang Sumber Daya Air (SDA).

“Tadi kita banyak berdiskusi, artinya kita meminta penjelasan kepada Dinas PUPR terkait progres pengendalian banjir di Kota Samarinda. Banyak hal dijelaskan khususnya langkah-langkah penanganan saat intensitas hujan tinggi agar air cepat mengalir ke drainase,” ungkap Deni.

Namun demikian, Komisi III tetap memberikan sejumlah catatan.

Baca juga: Agenda DPRD Samarinda dan Dinas PUPR Bahas Evaluasi Bencana Banjir

Di antaranya, Deni menyampaikan bahwa infrastruktur drainase yang ada saat ini masih belum mampu mengakomodasi debit air hujan dalam volume ekstrem, yakni berkisar antara 100 hingga 135 milimeter per detik. 

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan pengawasan terhadap pembangunan perumahan baru yang dinilai belum disertai dengan fasilitas kolam retensi yang memadai.

“Masih banyak pengembang perumahan yang tidak membangun kolam retensi sesuai kebutuhan. Ini menjadi catatan penting kami,” tegasnya.

Deni juga menambahkan bahwa pembukaan lahan yang dilakukan secara masif, tanpa pengawasan intensif, turut memperburuk situasi hidrologis kota. 

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara DPRD dan Pemkot Samarinda agar seluruh elemen dalam pengendalian banjir baik teknis maupun kebijakan dapat berjalan secara komprehensif.

“Kami juga ingin tahu titik-titik yang menjadi fokus penanganan, supaya bisa mendukung secara anggaran. Semua pasti kaitannya dengan dana, dan mudah-mudahan ke depan APBD serta PAD kita bisa meningkat agar penanganan banjir bisa diperluas dan diperkuat,” katanya.

Dalam forum yang sama, Deni juga menaruh perhatian serius terhadap kejadian longsor di area inlet (sisi masuk) Terowongan Samarinda yang terjadi baru-baru ini.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait insiden tersebut. 

Hasilnya, diketahui bahwa potensi longsor tersebut sebenarnya telah terdeteksi sejak awal 2025 berdasarkan data alat pemantau yang digunakan oleh pihak kontraktor.

“Info dari PPK menyebutkan bahwa sejak awal 2025 sudah ada deteksi potensi sliding. Berdasarkan alat yang digunakan, mereka prediksi terjadi dalam 4 bulan ke depan, tapi ternyata di bulan Februari sudah terjadi. Karena memang curah hujan yang sangat tinggi itu tadi,” jelasnya.

Deni tak menutupi kekhawatirannya terhadap kondisi lereng inlet yang dinilai rawan berdasarkan sudut kemiringan tanahnya.