Pemkot samarinda Susun Roadmap Pengendalian Inflasi Periode 2025–2027, Bagian dari Strategi Nasional

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi harga komoditas, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyusun roadmap pengendalian inflasi daerah untuk periode 2025 hingga 2027.

Langkah ini ditegaskan Walikota Samarinda, Andi Harun, sebagai bagian dari strategi nasional yang harus dijalankan dengan penuh keseriusan oleh seluruh elemen pemerintah daerah.

Agenda penyusunan roadmap tersebut digelar dalam kegiatan Capacity Building Penyusunan Roadmap TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kota Samarinda Tahun 2025–2027 yang berlangsung di Ruang Mangkupalas, Balai Kota Samarinda, Kamis (15/5/2025).

Baca juga: Tersangka Kasus Penembakan di Depan THM Samarinda Dipindahkan ke Rutan Polda Kaltim

Dalam kesempatan itu, Andi Harun menyoroti urgensi menjaga kestabilan harga barang dan jasa sebagai tugas yang bukan saja teknis, tetapi bersifat strategis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Kita sama-sama tahu bahwa tugas atau pekerjaan yang harus betul-betul intensif kita jaga dengan sangat ketat, cermat, adalah soal inflasi daerah dan semua negara, termasuk Indonesia dan daerah-daerahnya, tahu bahwa inflasi adalah momok yang ditakuti oleh semua daerah. Karena berakibat langsung kepada masyarakat,” kata Andi Harun.

Menurutnya, inflasi bukan sekadar konsep ekonomi abstrak, melainkan fenomena nyata yang menggerus daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan jasa. 

Oleh karena itu, pengendalian inflasi telah menjadi salah satu agenda nasional paling strategis dan perlu diturunkan dalam bentuk kebijakan yang aplikatif di tingkat daerah.

“Inflasi adalah menurunnya nilai uang yang dimiliki oleh setiap orang akibat naiknya harga barang. Sebab itu, agenda nasional salah satu paling strategis adalah menjaga inflasi,” ujarnya menegaskan.

Walikota menyampaikan bahwa roadmap yang disusun kali ini mencakup tiga pilar utama yang menjadi arah kebijakan TPID Kota Samarinda. Pilar pertama adalah peningkatan kapasitas individu dan tim pelaksana dalam program pengendalian inflasi. 

Kedua, penguatan sinergi lintas lembaga dan sektor antara pemerintah daerah, Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, dan elemen masyarakat sipil.

“Agar kita sama-sama punya upaya, usaha yang sungguh-sungguh, kolaboratif, dan sinergi kuat untuk mengendalikan inflasi daerah,” jelas Andi Harun.

Adapun pilar ketiga adalah memastikan kualitas pelaksanaan program, yang diwujudkan melalui sistem pemantauan terpadu terhadap stok dan pasokan barang, serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Upaya ini bertujuan mencegah gangguan pasokan yang berpotensi menimbulkan lonjakan harga.

“Kita harus menjaga tiga ini dalam bentuk turunan. Kita harus memastikan bentuk monitoring kita dalam persediaan stok barang, pasokan, dan memastikan kelancaran distribusi, sehingga keberadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota tidak mengalami turbulensi fluktuasi yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi,” paparnya.

Andi Harun menegaskan bahwa roadmap ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman implementatif yang mengarahkan setiap langkah pengambilan kebijakan ekonomi daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

“Itu sebabnya kami hari ini menyusun agar kita menjadikannya sebagai pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian inflasi di Kota Samarinda,” pungkasnya. (*)