Samarinda Bebas Tambang 2026, Ini Kata Akademisi Unmul

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul), Hairul Anwar mendukung rencana Samarinda bebas tambang pada tahun 2026. 

Menurutnya, Samarinda dengan statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur mestinya fokus pada sektor jasa dan perdagangan.

Hairul Anwar menjelaskan sejak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2000, dengan luasan Samarinda 711 kilometer persegi, di dalamnya ada kebun sawit dan tambang. 

Sementara Kota Samarinda struktur tanahnya rawa, yang dinilainya aneh, karena semestinya suatu kota bisa hidup oleh jasa dan perdagangan.

Keberadaan tambang sendiri pada akhirnya menjadi beban bagi Samarinda, khususnya dalam soal pemulihan dan struktur ekonomi pemerintah lewat dana bagi hasil yang tak seberapa.

"Samarinda merupakan wilayah urban yang berpotensi memaksimalkan urusan jasa dan niaga," ujarnya kepada TribunKaltim.co, belum lama ini.

Setiap kota akan menuju pembangunan berbasis jasa dan niaga. 

Karena itu, Hairul Anwar yakin setiap kota mampu berdiri di atas dukungan sektor jasa dan niaga.

"Samarinda tidak perlu tambang. Yang penting, aturan dan kebijakannya jelas," katanya.

Baca juga: Samarinda Bebas Tambang 2026, Andi Harun Tak Lagi Perpanjang IUP, Fokus Sektor Perdagangan dan Jasa

Maksud Hairul, biarlah daerah seperti Kutai Timur, Berau tetap menambang, tetapi Kota Samarinda menurutnya tak perlu.

Karena melihat struktur ekonomi Kaltim, Kota Samarinda masih bisa berjaya di sektor perdagangan dan jasa.

"Kontribusi konstruksi juga tinggi di Samarinda, kita sampai saat ini walikota belum dapat memaksimalkan jasa dan perdagangan, harusnya bisa dimaksimalkan di situ," jelasnya.

Kota Samarinda, yang sebagian besar penduduknya kumpulan pendatang yang untuk mencari penghidupan bisa hanya ditunjukkan tempat untuk mencari penunjang ekonomi hidup.

Artinya, Kota Tepian sebagai kumpulan orang, harus semestinya pemerintah membuat aturan (kebijakan) yang bagus.

Daerah Kalimantan Timur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu besar, dengan Kota Samarinda menopang di angka 80 persen.