Samarinda Bebas Tambang 2026, Ini Kata Akademisi Unmul

"Kaltim 70 persen lebih dan selalu tinggi, bahkan pernah merangsek ke tiga besar secara nasional terkait IPM," tutur Hairul.

Baca juga: Samarinda Bebas Tambang 2026, Jatam Kaltim: Omong Kosong jika Lokasi yang Rusak Tidak Dipulihkan

Melihat beberapa aspek tersebut, Hairul meyakini dengan Harga Batubara Acuan (HBA) yang naik turun pula, tentunya Kota Samarinda bisa terbebas dari zona tambang.

"Kita jayanya sampai 2010, trennya naik turun setelah itu, bahkan tahun 2015 Kaltim minus," bebernya.

Kota Samarinda apalagi. Di situ mendadak PHK, jasa juga tidak maksimal, okupansi juga turun.

"Tidak ada perlunya juga tambang (untuk Samarinda). Kota Samarinda bisa hidup tanpa tambang, biarkan daerah lain yang melakukan," tegasnya.

Karena sebagai kota, semestinya pendidikan, kesehatan, dan lainnya memang seharusnya ada di Samarinda.

"Konsep kota itu menjadi hub bagi daerah lainnya. Kalau masih dengan tambang, ya aneh. Kita perlu teknisnya, jadi jangan juga menjadi kampanye saja, ini tahun politik, jangan dibuat kampanye. Secara pribadi saya tidak sepakat tambang ada di kota," pungkas Hairul. 

Cara lain yang cukup ekstrem

Sementara itu akademisi Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah menerangkan bahwa sebelumnya Samarinda memiliki dua produk hukum untuk bisnis tambang. 

Pertama adalah Perda Pertambangan Nomor 12 tahun 2013 saat kewenangan pertambangan masih dalam kewenangan daerah. 

Kedua, adalah Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang RTRW Samarinda.

Saat itu, politik hukum pertambangan di Samarinda membuka seluasnya-luasnya bagi bisnis fosil ini. 

Namun, ada dua cara untuk bisa mengatur pertambangan karena kondisi darurat lingkungan tidak membolehkan pertambangan. 

Tapi persoalannya saat ini kewenangan ada di pusat, sehingga masih terbuka peluang evaluasi dari pemerintah pusat.

"Persoalannya bagaimana cara mengkonkretkan Samarinda tanpa tambang 2026. Yang paling penting dimanifestasikan ke dalam komitmen Pemkot Samarinda. Yang memungkinkan adalah Perda RTRW. Tapi itu akan kembali dievaluasi oleh pemerintah pusat. Sekarang harus melibatkan dukungan publik lebih luas soal Samarinta tanpa tambang. Tapi sampai sekarang saya belum membaca draf Perda RTRW (2022-2042) itu," terang pria yang akrab disapa Castro.

Baca juga: DPRD Kaltim Ingatkan Pemkot tak Bisa Kerja Sendiri untuk Wujudkan Samarinda Bebas Tambang 2026

Belum cukup sebetulnya Perda RTRW, karena masih ada kira-kira 20 IUP sampai 2028-2030.