Kabar Terkini Tol Samarinda–Bontang Kaltim, Proyek Rp15 Triliun Ditargetkan Mulai 2028

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menggaungkan rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda–Bontang yang sempat tertunda.

Proyek jalan tol sepanjang hampir 96 kilometer ini ditaksir menelan anggaran sekitar Rp15 triliun dan ditargetkan mulai dibangun pada 2028–2029.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menyampaikan bahwa proyek ini telah masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim.

Meskipun sebelumnya sempat keluar dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemprov Kaltim kini kembali mengusulkan proyek ini ke pemerintah pusat sebagai prioritas nasional.

Baca juga: OIKN dan Pemrov Kaltim Sepakat Bangun Konektivitas Jalan, Jalan Tol Samarinda - Bontang Dibahas

“Dokumen studi kelayakan (FS), DPPT, dan Amdal telah rampung antara 2020–2022. Kami sedang memfinalisasi rencana tapak dan memulai pendataan lahan,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (21/5/2025).

Yusliando menjelaskan, tol Samarinda–Bontang akan dibangun dalam empat seksi, yaitu:

Seksi I: Palaran–Bandara APT Pranoto sepanjang 23,5 km

Seksi II: Bandara APT Pranoto–Sambera sepanjang 24 km

Seksi III: Sambera–Marangkayu sepanjang 22,5 km

Seksi IV: Marangkayu–Bontang sepanjang 24 km

Baca juga: Tol Samarinda-Bontang Masih Kajian Amdal, Tahun 2024 Ditarget Mulai Pembebasan Lahan

Secara keseluruhan, tol sepanjang 95,62 km ini akan melintasi wilayah Kota Samarinda (Palaran, Sambutan, Samarinda Utara), Kabupaten Kutai Kartanegara (Anggana, Muara Badak, Marangkayu), dan Kota Bontang (Bontang Selatan).

Sebagian kecil trase juga akan melalui wilayah Teluk Pandan, Kutai Timur.

Pemerintah pusat direncanakan mendukung pembangunan tol ini melalui skema pendanaan sebesar Rp 6,5 triliun.

Sementara total investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 15,48 triliun.

Baca juga: Komisi V DPR Pastikan Pembangunan Tol Samarinda-Bontang Berlanjut

Tol Samarinda–Bontang diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antarwilayah pesisir Kalimantan Timur, mempercepat distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya Kota Bontang dan sekitarnya.

Namun, Yusliando juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini, terutama terkait proses pembebasan lahan di wilayah padat penduduk serta dampak lingkungan yang mungkin timbul.

“Ke depan, kami akan berkoordinasi lebih intens dengan Kementerian PUPR dan Pemda setempat agar proses pembebasan lahan lancar dan prinsip keberlanjutan lingkungan terpenuhi,” tutupnya. (*)