Pertamax Kosong di Balikpapan

Warga Balikpapan Antre BBM, 7 Poin Kesepakatan Pertamina dengan DPRD, Siap Minta Maaf

Warga Balikpapan antre BBM, 7 poin kesepakatan Pertamina dengan DPRD, siap bertanggung jawab dan minta maaf

Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Amalia Husnul A
TribunKaltim.co/Dwi Ardianto
KELANGKAAN BBM DI BALIKPAPAN - Suasana antrean BBM di salah satu SPBU di Balikpapan, Selasa (204/2025). Warga Balikpapan antre BBM, 7 poin kesepakatan Pertamina dengan DPRD, siap bertanggung jawab dan minta maaf. (TribunKaltim.co/Dwi Ardianto) 

Akibatnya, masyarakat beralih ke Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi, meskipun harus menghadapi syarat penggunaan barcode MyPertamina yang tidak semua warga miliki.

“Ini konyol. Seumur hidup saya tinggal di Balikpapan, baru kali ini mengalami antrean BBM seperti ini. Kota minyak tapi susah dapat BBM,” keluh Ambran (40), warga Balikpapan lainnya.

Keluhan serupa juga datang dari Hamsah, warga lainnya.

Ia mempertanyakan kondisi ironis yang terjadi di kota yang memiliki kilang minyak, namun warganya harus bersusah payah mencari BBM.

“Balikpapan ini kota minyak, tapi masyarakatnya seperti ‘kelaparan’ BBM. Entah ke mana perginya minyak kita,” ujarnya.

RDP Diwarnai Aksi Walk Out Pertamina

Selasa (20/5/2025) DPRD Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina Patra Niaga Kalimantan terkait kelangkaan BBM di Balikpapan ini.

Sayangnya, RDP antara anggota DPRD Balikpapan dengan Pertamina Patra Niaga Kalimantan diwarnai ketegangan.

Bahkan jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga Kalimantan memilik walk out atau meninggalkan ruangan.

Suasana rapat tersebut mendadak memanas setelah satu demi satu interupsi dari para anggota legislatif dilemparkan ke pihak manajemen Pertamina Patra Niaga.

Di antaranya yang hadir ialah Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun; Sales Area Manager Retail Kaltara Pertamina, Henry Eko dan lainnya.

Ketegangan meningkat saat Edi Mangun menyampaikan pernyataan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan intensif terhadap distribusi BBM di wilayah Kalimantan, guna memastikan pasokan tetap berjalan lancar dan menghindari kelangkaan.

“Kami di Pertamina terus berupaya menjaga agar distribusi Pertamax tetap stabil. Monitoring terus kami lakukan di seluruh jalur distribusi,” ujar Edi di hadapan para legislator.

Namun, pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari sejumlah anggota Komisi III DPRD Balikpapan.

Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap realitas di lapangan yang dinilai bertolak belakang dengan laporan resmi Pertamina.

Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat Halili Adi Negara, anggota Komisi III, menghentakkan meja dan meninggikan suara.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved