11 Tahun Kerja di Perbatasan, dr Yuanti Dipecat, Alasan DPRD Nunukan Minta Statusnya Dikembalikan

Ahmad Triyadi menyampaikan bahwa tiga Rumah Sakit Pratama (RSP) di Kabupaten Nunukan masih dalam tahap pengembangan dan sangat membutuhkan dokter spesialis agar bisa lulus akreditasi. 

"Apakah menangani penyakit paru, jantung, bedah cukup pakai dokter umum? Kan tidak bisa begitu," tuturnya.

Hal serupa dikatakan Anggota DPRD Nunukan lainnya Gat Khaleb yang mengkritisi keras sistem yang berjalan di Pemkab Nunukan. 

Ia heran mengapa dokter yang sekolah dengan biaya pribadi justru mendapat ganjaran pemecatan.

"Kabupaten Malinau sekolahkan ratusan dokter pakai uang daerah. Nunukan malah ribut, dokter dibiayai sendiri tapi dipersulit izin belajarnya.

Ini aneh. Ada yang salah dengan mindset kita," ungkapnya.

Gat juga menyebut soal minimnya penghargaan terhadap dokter yang mengabdi di perbatasan.

"Malinau itu untuk dokter spesialis digaji Rp70-80 juta. Di Nunukan, yang kerja di pelosok hanya Rp11 jutaan.

Ini ironis," imbuhnya.

11 Tahun Mengabdi di Perbatasan

Sebelumnya, Selasa (20/05/2025) dr Yuanti Yunus Konda menyampaikan nasibnya yang diberhentikan Pemkab Nunukan kepada DPRD Nunukan.

Air mata dr Yuanti Yunus tak terbendung, dan suaranya sampai bergetar menahan sesak di dada saat menyampaikan curahan hati (curhat) usai dipecat sebagai PNS, setelah 11 mengabdi di pelosok perbatasan RI-Malaysia.

Bahkan, dr Yuanti Yunus dipecat sebagai PNS tanpa diberi kesempatan untuk membela diri.

Di hadapan para anggota DPRD Nunukan yang hadir, ia mengungkap kisah pilu di balik SK (surat keputusan) pemecatannya sebagai ASN pada 26 Maret 2025, yang salinannya dia terima melalui pesan WhatsApp pada 14 April 2025.

"Saya sudah 11 tahun mengabdi, bertugas di daerah perbatasan, tapi akhirnya yang saya dapat hanyalah pemecatan.

Saya bertanya-tanya, apa salah saya? Apakah pengabdian ini tidak berarti?" ucap Yuanti sambil terisak, sesekali mengusap air mata dengan selembar tisu.