Gratispol Program Unggulan Pemprov, Gubernur Rudy Mas’ud Percaya Jadi Pintu Kaltim Emas

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan bahwa rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pelaksanaan program Gratispol telah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri dan kini memasuki tahap fasilitasi.

Fasilitasi sendiri merupakan proses evaluasi akhir untuk penyempurnaan dan pengawasan sebelum regulasi diberlakukan.

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa tahap ini akan menentukan finalisasi Pergub yang telah dirancang oleh pemerintah daerah dan diselaraskan dengan ketentuan hukum dari kementerian terkait.

"Biasanya ada penyempurnaan dan perbaikan sebelum bisa diterapkan," ujar Sri Wahyuni pada Selasa, 20 Mei 2025 lalu.

Ia menjelaskan, fasilitasi ini merupakan tahapan akhir dari proses panjang mulai dari penyusunan awal oleh perangkat daerah, harmonisasi di tingkat kementerian hukum hingga pembulatan naskah oleh tim pembahasan.

Setelah perbaikan dari Kemendagri dilakukan, Pergub tersebut akan segera diberlakukan.

Selaras dengan Ketua Tim Transisi, jelasnya, Pergub Gratispol disusun secara terpisah untuk setiap jenis program.

"Untuk tahap awal ada empat Pergub yang diajukan. Masing-masing untuk program pendidikan gratis, kesehatan gratis, administrasi rumah gratis, dan perjalanan rohani (umrah) gratis," pungkasnya.

Rp 500 Miliar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelontorkan anggaran sebesar Rp500 miliar di tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan program Gratispol di bidang kesehatan.

Program ini merupakan bagian dari program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang menyasar berbagai sektor penting, seperti pendidikan, infrastruktur, kelautan, perizinan, dan khususnya kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa program ini bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim.

Fokus utama diarahkan pada pemerataan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar semua warga, termasuk yang belum terdaftar dan yang sempat menunggak, dapat memperoleh layanan kesehatan yang setara.

Baca juga: Tanggapan Walikota Andi Harun Atas Gratispol Kaltim, Harus Jawab Kebutuhan Kerja di Samarinda

“Maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan anggaran untuk membayar premi kepesertaan bagi masyarakat yang belum mempunyai peserta JKN,” ujarnya Kamis (22/5)

Program Gratispol juga mencakup masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta JKN namun statusnya nonaktif akibat tunggakan iuran karena kondisi ekonomi.