2 Dampak dari Putusan MK soal SD dan SMP Gratis, KPPOD Tawarkan Solusi ke Pemerintah Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Usai mengkaji aturan perundang-undangan secara mendalam, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa pendidikan tingkat SD dan SMP bagi itu sekolah negeri dan swasta harus gratis. 

Pasca-putusan dari Mahkamah Konstitusi soal pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP di Indonesia, mendapat tanggapan beragam. 

Satu di antaranya datang dari lembaga Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Bagi organisasi ini, keputusan Mahkamah Konstitusi itu dinilai akan memberikan dua dampak. 

Baca juga: MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis kecuali yang Punya Kurikulum Internasional, Ini Alasannya

Hal ini disampaikan melalui Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman.

Katanya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri dan swasta, menimbulkan dampak dua sisi. 

Di satu sisi, putusan ini tentu menjadi kabar baik untuk pemerataan pendidikan, tetapi persoalan anggaran juga menanti usai putusan MK tersebut.

Herman menegaskan, ada potensi ketidakstabilan anggaran pemerintah daerah imbas putusan MK menggratiskan biaya pendidikan dasar. 

"Dalam konteks itu, menurut kami, tentu itu juga berimplikasi ke daerah. Terutama di dana alokasi umum (DAU) yang sudah ditentukan peruntukannya untuk sektor pendidikan," kata Arman, Rabu (28/5/2025) yang mengutip dari Kompas.com. 

Dia menjelaskan, anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan ini akan bertambah imbas putusan MK tersebut.

Baca juga: Tangkap Mahasiswi ITB yang Bikin Meme Prabowo Jokowi, Polisi Disebut Otoriter dan Abaikan Putusan MK

Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus mengevaluasi transfer DAU ke daerah dan tidak menggunakan formula sebelum putusan MK diucapkan.

Menurut dia, pemerintah pusat mesti mengalokasikan anggaran lebih besar sehingga tidak terlalu membebani keuangan daerah.

"Karena itu, menurut kami, untuk menjalankan putusan MK ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah tentu pertama adalah soal formula DAU-nya itu sendiri," kata Arman.

Arman berpandangan, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis adalah melakukan realokasi anggaran.

Menurut dia, anggaran untuk program Koperasi Merah Putih atau program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih beririsan dengan sektor pendidikan dapat dialihkan,

"Kalau memang ini mesti dijalankan dalam waktu dekat, negara perlu memikirkan atau merealokasi anggarannya itu dari program-program lain," kata Arman.

Baca juga: Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Gratis

"Apakah itu dari Makan Bergizi Gratis atau dari anggaran untuk misalnya Koperasi Merah Putih itu perlu dipikirkan," ucap dia melanjutkan.

Dan yang paling krusial adalah, Arman berharap pemerintah bisa segera merespons dengan jelas terkait putusan MK ini agar ketidakpastian isu di masyarakat bisa lebih membaik.

"Untuk level tindak lanjut dan yang paling penting itu, memberikan kepastian ke publik," ucap Arman.

"Terutama kepada stakeholders pendidikan, lebih utama lagi kepada sektor-sektor swasta. Bagaimana pandangan pemerintah untuk memastikan juga soal kebijakan di internal sekolah," kata dia.

Proses Pengkajian di Internal

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih melakukan kajian atasan putusan MK untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.

"Ya, kami sedang dalam proses pengkajian di internal, tentu juga kita akan menunggu arahan Bapak Presiden mengenai hal ini," ujar Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Rabu.

Baca juga: Menuju Generasi Emas, Kaltim Prioritaskan Pendidikan Gratis dari SMA hingga S3

Kendati demikian, kata Fajar, realisasi putusan MK tersebut memerlukan pengelolaan dan tanggung jawab yang sejalan antara pemerintah daerah dan pusat.

"Apalagi pendidikan dasar seperti SD, SMP itu juga berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah daerah, kota, dan kabupaten," ujar dia.

Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyebutkan bahwa pemerintah menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan putusan MK.

"Nanti kita tentu minta petunjuk dan arahan dari Presiden," ujar Hasan.

Sesuai Kondisi Kemampuan Negara

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, menerapkan putusan tersebut secara bertahap dan selektif agar tidak memunculkan perlakuan diskriminatif.

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih menjelaskan, hak terkait akses pendidikan tersebut dinilai berbeda dengan pemenuhan hak sipil dan politik (sipol) yang bersifat segera. 

Baca juga: Syarat Penerima Pendidikan Gratis Pemprov Kaltim dari SMA hingga S3, Rudy-Seno Tetapkan Batas Usia

Mahkamah berpendapat bahwa pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara.

Sebab, menurut Enny, pemenuhan hak ekosob berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran negara.

Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap.

"Secara selektif, dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif,” kata Enny.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tantangan Anggaran Daerah di Balik Putusan MK Gratiskan SD-SMP Swasta."