Gratispol Pendidikan, Sudah Adilkah?

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

NIAT mulia Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy Mas’ud-Seno Aji memberikan pendidikan gratis melalui program Gratispol disambut gembira oleh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).

Tidak hanya untuk siswa SMA/SMK, pendidikan gratis ini berlaku hingga jentang S3. Luar biasa!

Banyak pihak yang tidak percaya program ini bisa terealisasi. Masih ada keraguan terkait kemampuan Pemprov Kaltim mewujudkan program pendidikan tinggi gratis secara penuh.  

Namun dengan dukungan penuh semua pihak, tantangan ini bisa diatasi. Faktanya anggaran Rp 750 miliar segera dikucurkan untuk merealisasikan program pendidikan gratis tahap awal. 

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam paparannya saat menjadi keynote speaker Talkshow dan Apresiasi 22 Tahun Tribun Kaltim bertajuk Gebrakan Sang Pemimpin: Program Gratispol Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas menyatakan program Gratispol, bukan sekadar beasiswa, melainkan pendidikan gratis. 

Baca juga: GratisPol Bukan Sekadar Beasiswa, Wagub Kaltim Seno Aji: Ini Pendidikan Gratis tanpa Diskriminasi

Melalui skema biaya pendidikan gratis untuk seluruh mahasiswa, baik yang kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kalimantan Timur.

Beasiswa bersifat terbatas dan bersyarat, sementara pendidikan gratis diberikan tanpa diskriminasi.

Saat ini, Pemprov Kaltim telah menyiapkan dasar hukum dengan Peraturan Gubernur yang telah disahkan serta hasil legal review dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga implementasi kebijakan ini tidak mengalami kendala administratif.

Karena tidak mencakup biaya hidup, maka perlu sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membantu penyediaan tempat tinggal gratis bagi mahasiswa dari daerah. 

Program Gratispol menanggung biaya pendidikan hingga selesai kuliah, menyesuaikan dengan masa studi rata-rata empat tahun. Pemprov Kaltim menargetkan pembiayaan pendidikan mencapai 143 ribu mahasiswa hingga 2030, dan tahap awal dimulai pada 2026.

Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menginisiasi kebijakan pendidikan tinggi gratis tanpa syarat hingga S3, sebagai upaya membentuk Generasi Emas 2045.

Program Gratispol, khususnya bidang pendidikan diyakini  sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Kaltim.

Masyarakat harus mendukung dan mengawasi program pendidikan gratis ini, sehingga bisa tepat sasaran dan pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh mahasiswa dari keluarga Kaltim yang membutuhkan dan memiliki potensi berkontribusi pada pembangunan daerah.

Ada yang menarik dalam Talkshow Program Gratispol yang berlangsung di Hotel Novotel, Rabu (28/5/2025) kemarin.  

Salah satu narasumber, yakni Rektor Universitas Balikpapan Dr Isradi Zainal yang menyinggung soal keadilan dalam program pendidikan gratis.  Menurutnya, program Gratispol Pemprov Kaltim belum adil.

Bagi Isradi, makna adil bukan sama rata, artinya pendidikan gratis diberikan kepada semua masyarakat, tanpa memandang kemampuan ekonomi dan daerah asal siswa atau mahasiswa.

Makna belum adil itu jika dalam implementasi program Gratispol terhadap daerah kota dan daerah terpencil disamaratakan.

Adil bukan berarti merata atau sama dalam segala aspek. Keadilan lebih tentang memberikan apa yang tepat dan sesuai berdasarkan kebutuhan, kontribusi, atau keadaan individu atau kelompok.

Dalam beberapa kasus, keadilan mungkin tidak selalu berarti sama rata atau sama bagi semua orang. 

Dari data “Kalimantan dalam Angka 2024” usia kuliah (19-24 tahun) menunjukkan, siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya 32 persen.

Kota Samarinda dan Balikpapan mendominasi jumlah mahasiswa, sementara Kutai Barat, Mahakam Hulu tertinggal jauh dalam partisipasi pendidikan tinggi. 

Ini bukan hanya tentang sekolah tapi juga tentang keadilan kesempatan dan pemerataan layanan pendidikan.

Dalam konteks ini, sebenarnya program Gratispol hadir bak angin segar.

Namun dengan mengratiskan biaya pendidikan apakah itu cukup?. Berbagai tantangan di lapangan menunjukkan keadaan yang perlu mendapatkan intervensi dan mendesak.

Misalkan saja, belum semua daerah memiliki guru yang memadai, jumlah sekolah menengah yang minim, infrastruktur yang belum layak, transportasi dan internet yang terbatas atau perguruan tinggi yang terjangkau.

Kapasitas APBD perlu diuji, apakah cukup menopang beban besar program ini secara berkelanjutan.

Investasi terbaik bukan hanya megaproyek infrastruktur, melainkan pada pendidikan.

Dengan pendidikan gratis akan menjadi awal yang baik, namun dengan tetap memperhatikan kualitas, pemerataan dan tak kalah pentingnya adalah keberlanjutan.

Semoga program Gratispol bukan sekadar janji manis, tapi awal dari lembar baru pendidikan yang adil dan bermutu di Bumi Etam. (*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram