100 Hari Kinerja Gubernur Kaltim, Saatnya Bicara Data Bukan Prasangka

100 Hari Gubernur Kaltim, Saatnya Bicara Data Bukan Prasangka

Oleh: Andri Rifandi, Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Timur

Di tengah sorotan publik yang begitu tajam terhadap kinerja awal Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Seno Aji Wakil Gubernur Kalimantan Timur, kita dihadapkan pada pilihan: apakah akan terus mempertajam kritik tanpa dasar, atau mulai membangun diskusi berbasis data dan harapan? 

Dalam 100 hari kerja pertama, pemerintah provinsi telah menunjukkan langkah-langkah konkret, yang pantas untuk diapresiasi sekaligus dikawal secara cerdas.

Baca juga: DPRD Kaltim Dukung Program Gratispol, Minta Segera Kepastian Teknis dan Payung Hukum

Isu yang menyebut bahwa program 100 hari kerja hanyalah “basa-basi politik” patut ditanggapi secara objektif.

Kritik memang perlu, tetapi sebaiknya dilandasi oleh fakta dan bukan asumsi.

Karena sesungguhnya, data-data capaian yang berhasil diraih menunjukkan bahwa program-program prioritas tersebut sedang dan terus bergerak menuju realisasi.

Pendidikan Gratis Bukan Janji tapi Realisasi Bertahap

Program pendidikan gratis yang menjadi bagian dari Gerakan Kaltim Gratis dan Berkualitas (Gratispol) telah mulai berjalan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk membebaskan biaya pendidikan jenjang SMA/SMK baik negeri maupun swasta, serta beasiswa S1 hingga S3.

Bahkan hingga Maret 2025, lebih dari 8.000 siswa telah terdata sebagai penerima awal dari target 80.000 siswa di seluruh Kalimantan Timur.

Ini bukan angka rekaan, melainkan proses nyata yang melibatkan tahapan administrasi, verifikasi, dan pembiayaan.

Program ini sangat penting, mengingat data BPS mencatat bahwa angka putus sekolah di Kaltim mencapai lebih dari 16.000 anak pada 2024.

Jika pemerintah dapat mengintervensi masalah ini dalam 100 hari pertama, maka ini bukanlah janji kosong, tetapi langkah preventif dan solutif.

Digitalisasi Desa, Internet Bukan Lagi Wacana