Opini

100 Hari Kinerja Gubernur Kaltim, Saatnya Bicara Data Bukan Prasangka

Dalam 100 hari kerja pertama, pemerintah provinsi telah menunjukkan langkah-langkah konkret, yang pantas untuk diapresiasi di Kalimantan Timur

|
Editor: Budi Susilo
HO/IMM Kaltim
PROGRAM GRATISPOL KALTIM - Andri Rifandi, Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Timur menyebut bahwa program 100 hari kerja Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wagub Seno Aji hanyalah “basa-basi politik” patut ditanggapi secara objektif. (HO/IMM Kaltim) 

Salah satu titik capaian yang juga tak kalah penting adalah dimulainya distribusi akses internet di desa-desa terpencil, khususnya di Kabupaten Kutai Timur dan Berau.

Ini menjadi simbol penting bahwa digitalisasi tak hanya berbicara soal kota, tetapi juga mencakup desa.

Baca juga: Anggota DPRD Berau Peri Kombong Berharap Program Gratispol Pemprov Kaltim Segera Diberlakukan

Langkah ini selaras dengan tujuan inklusi digital nasional. Pemerintah bahkan telah menggandeng penyedia layanan untuk menjamin akses internet yang dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis untuk pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi digital lokal.

Gratispol dari Slogan jadi Sistem

Delapan program unggulan yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam program 100 hari kerja, semuanya terkonsolidasi dalam kerangka Gratispol:

  • Pendidikan gratis;
  • Layanan kesehatan gratis;
  • Wifi desa;
  • Satu akses layanan publik (Sakti);
  • Serta program umrah gratis bagi penjaga masjid.

Dana sekitar Rp1 triliun telah disiapkan dari hasil efisiensi APBD sebesar Rp2,5 triliun.

Artinya, ini bukan hanya soal program populis, tapi soal perencanaan dan keberanian menata ulang anggaran.

Kritik Sehat, Bukan Bising Tidak Berdasar

Sebagai bagian dari generasi intelektual muda, kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Timur memandang bahwa setiap program pemerintah perlu dikawal secara kritis, namun juga adil.

Kritik bukan berarti mencari celah untuk menjatuhkan, tetapi menyuarakan koreksi yang membangun.

Kami mendukung prinsip Gratispol, karena kami melihat ada kesungguhan dalam proses kebermanfaatan untuk Masyarakat Kalimantan Timur. 

Baca juga: DPRD Kaltim Siap Dukung Program GratisPol

IMM siap berperan menjadi mitra kritis dan konstruktif melalui forum-forum diskusi publik, advokasi data lapangan, hingga keterlibatan relawan pengawasan.

Kami juga mengajak media, lembaga survei, dan masyarakat sipil lainnya untuk mengawal implementasi program ini dengan narasi yang jujur dan berdasarkan fakta.

Menutup dengan Harapan, Bukan Hasutan

Kita tidak ingin Kalimantan Timur hanya menjadi panggung konflik narasi. Kita ingin provinsi ini menjadi panggung kolaborasi perubahan.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

Kaltim Bisa Menggugat!

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved