Opini
100 Hari Kinerja Gubernur Kaltim, Saatnya Bicara Data Bukan Prasangka
Dalam 100 hari kerja pertama, pemerintah provinsi telah menunjukkan langkah-langkah konkret, yang pantas untuk diapresiasi di Kalimantan Timur
Salah satu titik capaian yang juga tak kalah penting adalah dimulainya distribusi akses internet di desa-desa terpencil, khususnya di Kabupaten Kutai Timur dan Berau.
Ini menjadi simbol penting bahwa digitalisasi tak hanya berbicara soal kota, tetapi juga mencakup desa.
Baca juga: Anggota DPRD Berau Peri Kombong Berharap Program Gratispol Pemprov Kaltim Segera Diberlakukan
Langkah ini selaras dengan tujuan inklusi digital nasional. Pemerintah bahkan telah menggandeng penyedia layanan untuk menjamin akses internet yang dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis untuk pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi digital lokal.
Gratispol dari Slogan jadi Sistem
Delapan program unggulan yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam program 100 hari kerja, semuanya terkonsolidasi dalam kerangka Gratispol:
- Pendidikan gratis;
- Layanan kesehatan gratis;
- Wifi desa;
- Satu akses layanan publik (Sakti);
- Serta program umrah gratis bagi penjaga masjid.
Dana sekitar Rp1 triliun telah disiapkan dari hasil efisiensi APBD sebesar Rp2,5 triliun.
Artinya, ini bukan hanya soal program populis, tapi soal perencanaan dan keberanian menata ulang anggaran.
Kritik Sehat, Bukan Bising Tidak Berdasar
Sebagai bagian dari generasi intelektual muda, kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Timur memandang bahwa setiap program pemerintah perlu dikawal secara kritis, namun juga adil.
Kritik bukan berarti mencari celah untuk menjatuhkan, tetapi menyuarakan koreksi yang membangun.
Kami mendukung prinsip Gratispol, karena kami melihat ada kesungguhan dalam proses kebermanfaatan untuk Masyarakat Kalimantan Timur.
Baca juga: DPRD Kaltim Siap Dukung Program GratisPol
IMM siap berperan menjadi mitra kritis dan konstruktif melalui forum-forum diskusi publik, advokasi data lapangan, hingga keterlibatan relawan pengawasan.
Kami juga mengajak media, lembaga survei, dan masyarakat sipil lainnya untuk mengawal implementasi program ini dengan narasi yang jujur dan berdasarkan fakta.
Menutup dengan Harapan, Bukan Hasutan
Kita tidak ingin Kalimantan Timur hanya menjadi panggung konflik narasi. Kita ingin provinsi ini menjadi panggung kolaborasi perubahan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20250609_IMM-Kaltim-soal-Gratispol.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.