DPRD Bontang Soroti Kesenjangan Anggaran Antar OPD, Winardi Desak Perencanaan Berbasis Data

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya telah menyebabkan ketidakmaksimalan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang III Tahun 2025 di Gedung DPRD Bontang, Selasa (10/6/2025). 

Menurutnya, ada OPD yang menerima anggaran besar tetapi tak sebanding dengan kualitas program yang dijalankan, sementara OPD lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik justru kekurangan dukungan anggaran.

“Kalau OPD yang bersinggungan langsung dengan masyarakat anggarannya kecil, sementara yang di belakang layar besar, maka akan ada ketimpangan dalam pelayanan. Ini harus dibenahi,” tegas Winardi.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai akar persoalan terletak pada lemahnya pendataan dan perencanaan. Ia mencontohkan, data terkait UMKM di Bontang masih banyak yang tidak diperbarui. Padahal, data yang valid sangat dibutuhkan untuk menentukan arah kebijakan.

Baca juga: DPRD Bontang Nilai Putusan MK soal Pendidikan Gratis untuk Sekolah Swasta dan Negeri Sudah Tepat

“Contoh kecil, data UMKM. Kita tidak tahu mana yang aktif, mana yang vakum, karena NIB-nya tidak diperbaharui. Bisa jadi di lapangan jumlahnya lebih besar atau justru lebih sedikit. Ini membuktikan kita tidak punya basis data yang akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi perbedaan data kemiskinan antara Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Sosial. Perbedaan itu dianggap berisiko menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan kebijakan sosial.

“Ini menyangkut keakuratan dan efektivitas belanja publik. Tanpa riset dan data yang valid, perencanaan hanya akan jadi rutinitas formalitas,” ucapnya.

Ia pun mendorong agar Pemkot Bontang menyusun sistem pendataan terpadu yang bisa digunakan sebagai pijakan dalam proses penganggaran dan perumusan kebijakan. 

Menurutnya, pengalokasian anggaran seharusnya berbasis skala prioritas yang terukur dari data riil, bukan asumsi.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengakui bahwa persoalan data memang menjadi tantangan besar dalam penyusunan kebijakan di daerah. 

Ia menyebut pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan BPS baik di tingkat kota maupun pusat, serta kementerian terkait untuk memperbaiki sistem pendataan.

“Kami sudah mulai sinkronisasi data geospasial dan administratif, termasuk data kemiskinan. Memang sejauh ini masih ada perbedaan signifikan, dan ini harus segera diselesaikan,” ujar Neni.

Baca juga: Dugaan Ijazah Palsu Ketua DPRD Bontang Ternyata Cuma Salah Nomor, Polisi Beberkan Hasil Lengkap

Ia mengatakan, salah satu upaya yang kini dijalankan adalah penyusunan basis data yang lebih spesifik, yakni berbasis by name by address, agar kebijakan sosial lebih tepat sasaran.

“Pola kita ke depan adalah riset dulu, baru perencanaan. Kalau perencanaannya sudah tepat, penganggaran kita juga bisa efisien dan berdampak,” pungkasnya. (*)