Rumor Danantara Incar Saham GoTo, Mantan Ketua KPPU Singgung Arahan Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Rumor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengincar saham GoTo menjadi sorotan.

Meski hingga saat ini belum ada kepastian Danantara yang mengincar saham GoTo.

Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf menyoroti isu Danantara mengincar saham GoTo dan menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Selasa (10/6/2025), Syarkawi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, “Jika benar Danantara Indonesia sedang mengkaji dan masuk dalam akuisisi ini, saya kira ini arahan dari Presiden. Dan tentu ini bukan tentang siapa melobi siapa. 

Baca juga: Ray Dalio Dikabarkan Batal Jadi Dewan Penasihat Danantara, Bantahan Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir

Tapi pelibatan Danantara Indonesia sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap industri strategis yang menyangkut hajat hidup penduduk Indonesia.” 

Syarkawi juga menyebutkan keterlibatan Danantara mencerminkan kesinambungan perhatian Prabowo terhadap isu-isu kedaulatan ekonomi, termasuk dalam ruang digital yang kini menjadi sumber daya strategis bangsa.

“Presiden Prabowo telah puluhan tahun mengangkat isu-isu kedaulatan ekonomi nasional, mulai dari kedaulatan pangan hingga kedaulatan nasional dalam bidang digital.

Keterlibatan Danantara tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga berkenaan dengan menjaga kedaulatan data sebagai sumber daya baru selain hasil tambang, seperti nikel, batu bara, minyak dan gas,” kata Syarkawi.  

Syarkawi meyakini, keterlibatan Danantara menjadi jalan tengah untuk menyeimbangkan kekuatan korporasi dengan kepentingan nasional, khususnya untuk memastikan keberpihakan kepada jutaan pelaku ekonomi rakyat.

“Ini menjadi solusi terbaik bagi semua pihak.

Keterlibatan pemerintah yang diwakili oleh Danantara Indonesia dalam akuisisi GoTo membuat pemerintah memiliki kendali terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan yang pro kesejahteraan driver dan pelaku UMKM,” tambahnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa kendali negara atas kebijakan korporasi di sektor digital menjadi penting untuk menjaga keamanan data dan mengarahkan ekosistem digital nasional agar tetap inklusif.

Penjelasan Direktur Pengelolaan Investasi Danantara 

Sebelumnya Stefanus Ade Hadiwidjaja, Direktur Pengelolaan Investasi Danantara menegaskan, pihaknya pada dasarnya tidak menutup diri terhadap peluang investasi, selama sejalan dengan mandat mereka untuk memperkuat sektor strategis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. 

“Setiap keputusan investasi dilakukan secara selektif, melalui kajian yang menyeluruh, dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik, serta mempertimbangkan potensi imbal hasil yang berkelanjutan bagi negara.” ujarnya dalam siaran pers.

Ia menambahkan, setiap langkah investasi yang diambil Danantara dilakukan secara hati-hati, dengan melalui proses evaluasi yang mendalam, mempertimbangkan risiko dengan cermat, serta mengutamakan hasil jangka panjang yang memberikan manfaat optimal bagi negara.

Sebelumnya, laporan Bloomberg, menyatakan Danantara tengah menjajaki kemungkinan ikut ambil bagian dalam rencana Grab Holdings Ltd mengakuisisi GoTo Group senilai 7 miliar dollar AS.

Langkah tersebut diperkirakan dapat membuka jalan bagi pemerintah Indonesia untuk memiliki kepemilikan di salah satu perusahaan teknologi terbesar di kawasan ini.

Kehadiran Danantara dipandang bisa memperbesar kemungkinan kesepakatan mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia.

Namun demikian, sumber menyebutkan, pembicaraan dengan Danantara masih bersifat sangat awal dan belum tentu mengarah pada kesepakatan konkret.

Tidak diketahui pasti apakah Danantara telah melakukan komunikasi langsung dengan Grab.

Kabar Danantara Incar Saham GoTo

Dilansir dari Bloomberg, Minggu (8/6/2025), Danantara disebut sudah memulai diskusi awal dengan GoTo untuk bisa mengakuisisi saham minoritas jika nantinya GoTo dan Grab jadi bergabung.

Sumber-sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyampaikan, rencana investasi Danantara diharapkan bisa meredakan kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap dampak dari potensi merger GoTo dengan Grab.

Sebab nantinya pemerintah Indonesia berpeluang memiliki sebagian saham dari perusahaan teknologi terbesar di Asia tersebut.

Meski kabar investasi Danantara ini sudah beredar luas, tetapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari lembaga investasi tersebut soal perihal kabar penjajakan investasi.

Diberitakan sebelumnya, rumor penggabungan usaha alias merger antara dua penyedia layanan On-Demand Services, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan Grab santer menjadi pembicaraan publik pada beberapa bulan belakangan.

Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky bilang pemerintah perlu memperhatikan pentingnya menjaga iklim investasi dalam negeri dengan berpihak terhadap perusahaan lokal.

Meski masih rumor, Awalil menjelaskan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memperhatikan lebih jauh perkembangan isu merger Grab dan GoTo.

Menurutnya, Grab adalah perusahaan milik asing, sehingga merger antara kedua perusahaan tersebut dapat semakin memperbesar dominasi asing dalam iklim investasi Indonesia.

"Dominasi asing dalam iklim investasi Indonesia dapat merugikan pelaku usaha domestik untuk itu pemerintah wajib menjaga iklim usaha," jelasnya pada 5 Mei 2025.

Sementara itu, PT Grab Teknologi Indonesia (Grab Indonesia) memilih untuk tak banyak berkomentar atas spekulasi yang beredar bahwa Grab dan GoTo akan melakukan merger.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengungkapkan, saat ini pihaknya masih fokus untuk memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri.

“Kami memahami bahwa ada banyak spekulasi yang beredar terkait merger antara Grab dengan salah satu pelaku industri.

Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi, sehingga kami tidak dapat menanggapinya lebih lanjut.

Fokus kami saat ini adalah pada komitmen di Indonesia, yaitu memberdaya,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta pada 15 Mei 2025 seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Tirza juga merespons atas munculnya kembali wacana publik yang mempertanyakan keberadaan Grab di Indonesia sebagai bentuk “dominasi asing”.

Dia menyatakan Grab Indonesia beroperasi sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu bentuk investasi yang diatur dan diizinkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PMA adalah struktur hukum yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan global yang berinvestasi di Indonesia dan telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan bisnis berskala besar, mempercepat adopsi teknologi, dan mendukung inovasi lintas sektor.

Tirza menegaskan, meski secara hukum Grab adalah PMA, yang seringkali luput dari diskusi publik adalah kenyataan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal.

“Hingga hari ini 99 persen dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Hanya 1 orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA), sisanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI),” katanya.

Baca juga: Prabowo Ungkap Kekayaan Danantara Diperkirakan Capai Rp16,8 Kuadriliun, Ini Sumber Utama Kekayaannya

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram