Proyek IKN Tahap 2 Dianggarkan Rp3,04 Triliun, Dipakai Peningkatan Jalan KIPP Sepanjang 12,2 Km

TRIBUNKALTIM.CO - Tahap kedua pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk periode 2025-2029 resmi dimulai. 

Tanda dimulainya babak baru pembangunan ini ditandai dengan penandatanganan kontrak paket peningkatan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahun 2025, serta perjanjian kerja sama antara Otorita IKN dan para tenant, Rabu (11/6/2025). 

Direktur Sarana Prasaran Dasar Otorita IKN, Agus Ahyar mengatakan bahwa Otorita IKN menjadi salah satu pelaku utama jalannya pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan pada tahap dua ini. 

Khususnya pembangunan dan pengelolaan gedung, kawasan, perkotaan di KIPP Ibu Kota Nusantara. 

Baca juga: Membenahi Persoalan Sampah di Kaltim, DLH Berkaca pada Pengolahan ala IKN Nusantara

"Kita melaksanakan tujuh paket fisik peningkatan jalan KIPP 1B, 1C sepanjang 12,2 km dengan nilai Rp3,04 triliun dan 2 paket pengawasan senilai Rp24,5 miliar," ujar Agus. 

Pada kesempatan ini juga turut ditandatangani perjanjian kerja sama Otorita IKN dengan 26 tenant. 

Diwakili kerja sama operasi (KSO) dari masing-masing paket baik itu paket fisik, maupun paket pengawasan. 

Pertama, pada peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B oleh KSO ADHI - JAKON - CAHAYA, sepanjang 0,90 km, dengan nilai pembangunan Rp 513,211,395,163.00. 

Kedua, peningkatan Jalan Paket B di KIPP 1B-1C oleh KSO ABIPRAYA - PDK - INTIMKARA, sepanjang 2,321 km, dengan nilai pembangunan Rp 415,782,239,485.743. 

Ketiga, peningkatan Jalan Paket C di KIPP 1B-1C oleh KSO NINDYA - WKGU - TMPP, KSO, sepanjang 1,810 km, dengan nilai pembangunan Rp 410,466,176,729.00. 

Keempat, peningkatan Jalan Paket D di KIPP 1B-1C oleh WASKITA - BANGUNNUSA - GEMA, sepanjang 1,375 km, dengan nilai pembangunan Rp 396,560,943,004.45.

Kelima, peningkatan Jalan Paket E di KIPP 1B oleh KSO MODERN – YASA, sepanjang 2,348 km, dengan nilai pembangunan Rp 275,620,420,000.00. 

Keenam, peningkatan Jalan Paket F di KIPP 1B oleh KSO HK – PP, sepanjang 2,545 km, dengan nilai pembangunan Rp 603,867,106,000.00. 

Ketujuh, peningkatan Jalan Paket G di KIPP 1B-1C oleh KSO WIKA – SPT, sepanjang 1,000 km, dengan nilai pembangunan Rp 426,989,214,352.24. 

Adapun pengawasan atau supervisi peningkatan Jalan Paket 1 di KIPP 1B dan 1C oleh KSO PT Aria Jasa Reksatama, PT Pratama Karya Mandiri dan PT Wahana Mitra Amerta pada Paket A, Paket B, Paket F sepanjang 5,766 km, dengan nilai pembangunan Rp12,136,962,000.00.

Selanjutnya pengawasan atau supervisi peningkatan Jalan Paket 2 di KIPP 1B dan 1C oleh KSO PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Formasiempat Polaselaras Konsultan dan PT Ciriajasa E. C pada Paket C, Paket D, Paket E, Paket G sepanjang 6,533 km, dengan nilai Rp12,460,155,816.00. 

Agus menyebut, penandatangan ini menjadi momen pembuktian bahwa Otorita IKN siap, bisa, kredibel dan juga kompeten dalam menjalankan amanah terhadap pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara ke depan. 

"Kami sebagai satu pelaksana pembangunan dan juga pengelolaan Ibu Kota Nusantara tentunya sangat antusias dalam babak baru sejarah pembangunan ini," ucapnya. 

Seementara Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut proyek ini menandai semangat baru dalam pembangunan IKN atau peremajaan visi. 

Menurutnya, proyek peningkatan jalan ini terkesan mahal lantaran dibangun dengan lebar 40 meter.

Ini jauh lebih besar dibandingkan jalan nasional biasa. 

Apalagi proyek peningkatan jalan sepanjang 12,2 kilometer yang menelan anggaran Rp3,04 triliun ini hanya diberi waktu 232 hari alias tanpa multiyears contract.

"Ini proyek lanjutan dari pekerjaan Kementerian PUPR yang menunjang konektivitas jalan tol dan hunian vertikal," ujarnya. 

Mengingat proyek pembangunan mengusung skema single years, Basuki meminta seluruh penyedia jasa untuk lebih memperhatikan cuaca di IKN yang saat ini sedang tidak menentu. 

"Mohon dipertimbangkan bagi penyedia jasa bahwa cuaca sedang tidak menentu, hujan bukan alasan untuk keterlambatan. Karena kita semua tahu sejak awal bahwa di sini (IKN) musim kemarau nya pun tetap basah," tuturnya. 

Basuki mengajak para investor untuk segera membangun infrastruktur jalan yang menjadi area investasi mereka. 

Setelah ini, akan dilanjutkan tender pada batch 2 pembangunam gedung MPR, DPR, DPD dan kawasan yudikatif. 

"Jadi saya memohon persiapan kita semua, karena bukan hanya sekadar regulasi APBN, kami ingin pembangunan ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan," pungkasnya. 

Baca juga: Ucapan Haru Warga IKN Kaltim Terima Sapi Kurban Presiden, Semoga Pak Prabowo Diberi Kesehatan

Tuntas Desember

Sementara Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut proyek ini akan menjadi trigger para investor untuk berpartisipasi dalam progres pembangunan. 

Proyek peningkatan jalan KIPP ini masuk dalam rangkaian program pembangunan pada batch 1.

Dengan target penyelesaian sesuai daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) IKN pada Desember 2025 mendatang. 

"Agar kita inline dengan pekerjaan-pekerjaan para investor, di sepanjang area 1B-1C akan dibangun financial center, sektor pendidikan, hingga rumah sakit yang memang memerlukan akses jalan dengan baik," jelas Danis. 

Total keseluruhan jalan yang digarap pada area 1B dan 1C sepanjang 12 kilometer, dengan lebar 40 meter. 

Proyek ini turut mengembangkan area KIPP yang luasnya sekitar 6.700 hektare. 

"Kita melaksanakan tujuh paket fisik peningkatan jalan KIPP 1B, 1C sepanjang 12,2 km dengan nilai Rp3,04 triliun dan 2 paket pengawasan senilai Rp24,5 miliar," kata Danis. 

Setelah itu, proyek akan berlanjut pada batch 2 dengan menerapkan skema multiyears.

Ini merujuk sifat pekerjaannya yang akan membangun kawasan legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya. 

Pada prinsipnya, kata Danis, pembangunan IKN akan dimaksimalkan melalui investasi alias non-APBN. 

Secara valuasi perbandingannya antara sekitar 20 persen APBN dan 80 persen non-APBN. 

"Ini masih dominan APBN, karena mencakup pembangunan jalan, bendungan, dan kantor yang bukan untuk investasi. Namun untuk infrastruktur lebih dominan," pungkasnya. 

Diminati Investor China dan Malaysia

Geliat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin nyata. Otorita IKN mengonfirmasi bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan ibu kota baru menunjukkan perkembangan yang sangat positif. 

Minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat seiring dengan tata kelola yang makin kuat dan proses yang disederhanakan. 

"Beberapa investor asing kini serius menjajaki proyek-proyek vital di IKN," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Senin (9/6/2026). 

Sektor yang menunjukkan perkembangan paling menjanjikan adalah pembangunan jalan dan terowongan multi utilitas (MUT). 

Tercatat, lima calon investor saat ini sedang dalam proses penyusunan studi kelayakan (feasibility study) dan evaluasi dokumen. 

Yang menarik, para calon investor ini berasal dari kekuatan ekonomi global, yaitu China, Malaysia, dan juga Indonesia sendiri. 

"Indikasi total nilai investasi mencapai Rp 71,8 triliun, dan Rp 55 triliun di antaranya berasal dari luar negeri," jelas Basuki. 

Baca juga: PLN Sosialisasi dengan Warga Paser Terkait Ganti Rugi Lahan Pembangunan GI Kuaro dan IKN

Angka fantastis ini menunjukkan kepercayaan besar investor internasional terhadap proyek-proyek infrastruktur di IKN yang akan menjadi tulang punggung mobilitas dan konektivitas di ibu kota baru. AS hingga Brunei Investasi 

Selain infrastruktur, sektor hunian juga menjadi magnet investasi asing yang kuat. Investor dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam telah menanamkan modalnya. 

"Indikasi nilai investasi dari berbagai negara itu capai sekitar Rp 63,3 triliun untuk sektor hunian," tambah Basuki. 

Ini mengindikasikan prospek cerah untuk penyediaan perumahan di IKN, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum. 

Otorita IKN menegaskan bahwa skema KPBU di IKN tidak hanya bertujuan mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang.

Proses investasi diarahkan untuk berjalan lebih ringkas dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Prinsip kehati-hatian tetap dijaga, namun hambatan birokratis yang tidak perlu diminimalisir melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Basuki optimistis, skema KPBU telah menjadi model investasi unggulan yang aman dan kredibel di mata dunia usaha, mendorong peningkatan minat investor baik dari dalam maupun luar negeri. 

Dengan mulai disusunnya studi kelayakan oleh investor raksasa dari China dan Malaysia, serta terus mengalirnya minat dari negara-negara lain, pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dipastikan akan berjalan dengan momentum positif, mewujudkan visi IKN sebagai kota masa depan yang modern dan berkelanjutan. 

7 Paket Fisik Peningkatan Jalan KIPP

1. Peningkatan Jalan Paket A di KIPP sepanjang 0,90 km, dengan nilai pembangunan Rp 513,211,395,163.00. 

2. Peningkatan Jalan Paket B di KIPP sepanjang 2,321 km, dengan nilai pembangunan Rp 415,782,239,485.743. 

3. Peningkatan Jalan Paket C di KIPP sepanjang 1,810 km, dengan nilai pembangunan Rp 410,466,176,729.00. 

4.P eningkatan Jalan Paket D di KIPP sepanjang 1,375 km, dengan nilai pembangunan Rp 396,560,943,004.45 

5. Peningkatan Jalan Paket E di KIPP sepanjang 2,348 km, dengan nilai pembangunan Rp 275,620,420,000.00 

6. Peningkatan Jalan Paket F di KIPP sepanjang 2,545 km, dengan nilai pembangunan Rp 603,867,106,000.00 

7. Peningkatan Jalan Paket G di KIPP sepanjang 1,000 km, dengan nilai pembangunan Rp 426,989,214,352.24

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram