Sikapi Jalan Hauling di Paser, Pemprov Kaltim Tekankan Pendekatan Sosial dan Regulasi Khusus

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten Paser menggelar rapat penting bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, jajaran TNI-Polri, serta Kepala Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI).

Hal tersebut membahas penggunaan jalan negara sebagai jalur hauling perusahaan tambang di wilayah Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Bupati Paser pada Jumat (13/6/2025) di Paser, Kalimantan Timur.

Diskusi berlangsung setelah serangkaian agenda yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, yang tiba di Kabupaten Paser menggunakan helikopter bersama Kapolda Kaltim dan Pangdam VI/Mulawarman.

Baca juga: Pemprov Kaltim Harus Tegas Tindak Truk Hauling Batu Bara Ilegal karena Warga Muara Kate Dirugikan

Mereka mendarat di Gentung Temian sekitar pukul 11.30 Wita, kemudian transit di Polres Paser. 

Usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Nurul Falah dan santap siang di Polres, rombongan bertolak ke Kantor Bupati Paser pada pukul 14.00 Wita untuk menghadiri rapat.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Plt Kepala Setwapres, Kapolda, Pangdam, Bupati Paser dan jajaran, serta perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Fokus pembahasan adalah aktivitas pertambangan di Muara Kate dan pemanfaatan jalan negara yang saat ini digunakan oleh truk-truk pengangkut tambang.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan pentingnya memperhatikan pendekatan sosial kepada masyarakat Muara Kate dan para pengemudi truk tambang yang menggunakan jalan negara.

Baca juga: Aksi Sopir Truk Berlanjut Jika Tak Ada Solusi Terkait Penyetopan Hauling Batu Bara di Paser

Ia juga menyoroti bahwa penggunaan jalan negara oleh aktivitas pertambangan harus mematuhi ketentuan yang ketat.

"Memang pada dasarnya bahwa jalan negara tersebut dapat digunakan untuk pertambangan namun memerlukan aturan-aturan yang sangat khusus," ujar Seno Aji saat di wawancara usai rapat. 

Saat ini, pemerintah masih mendalami berbagai aspek teknis dan regulasi terkait pemanfaatan jalan negara untuk aktivitas pertambangan. 

Namun secara prinsip, pemerintah juga berencana untuk membuka dialog dengan pihak perusahaan tambang agar mereka dapat mulai mempersiapkan jalur hauling tersendiri.

Dalam masa transisi ke depan, pemerintah daerah dan provinsi juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merumuskan jalur-jalur khusus yang sesuai ketentuan dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Nanti ke depan para pengusaha pertambangan tentu saja menyiapkan jalur hauling sendiri sampai ke pelabuhan.

"Nah, ini tadi yang dibahas memang belum selesai tapi sudah mengerucut," tambahnya. (*)