Banjir di Kaltim dan Kerusakan Lingkungan

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

SALAH satu alasan, Kalimantan Timur ditunjuk sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru adalah, karena daerah ini bebas dari ancaman gempa dan banjir. Bisa jadi, kawasan IKN saat ini memang aman dari banjir.

Namun, kalau kita lihat realita yang terjadi, hampir di beberapa wilayah sekitar IKN mengalami banjir. 

Banua Etam –sebutan Provinsi Kalimantan Timur kini sudah termasuk daerah yang rawan terhadap banjir dan tanah longsor, terutama saat musim penghujan.

Kabupaten/kota di Kalimantan Timur ini rawan terhadap banjir, karena kondisi geografis yang sebagian besar dataran rendah. 

Wilayah Berau, Kutai Timur, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, hingga Kutai Barat dan Mahulu kerap mengalami banjir disertai tanah longsor.

Baca juga: Balikpapan Pakai Anggaran tak Terduga, Bendali Ampal Hulu Solusi Penanganan Banjir

Bencana banjir ini apakah datang begitu saja?

Tentu tidak, ini pertanda alam mulai marah, karena kerusakan hutan dan lingkungan di Kalimantan Timur.

Banjir dan kerusakan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Hampir pasti rusaknya lingkungan akan memicu benjir dan longsor.

Penggundulan hutan misalnya, dapat meningkatkan aliran permukaan air dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Imbasnya, banjir akan terjadi dimana-mana.

Belum lagi pembukaan lahan dengan cara membabat pohon-pohon yang selama ini menjadi penahan laju air menambah parahnya banjir. 

Faktor perubahan pola curah hujan dan peningkatan intensitas hujan dapat menyebabkan banjir.

Dan perubahan iklim ini pun tidak terjadi begitu saja. Melainkan karena kerusakan lingkungan yang semakin masif, sehingga cuaca menjadi tidak menentu.

Suhu yang semakin panas, tanah menjadi kering.

Pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan faktor lingkungan juga dapat meningkatkan risiko banjir.

Meskipun, terkadang banjir yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan.

Baca juga: Banjir jadi Ancaman Bagi Berau, BPBD Belum Punya Alat Pengukur Debit Air

Bagaimana solusinya?

Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur harus segera melakukan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap bencana banjir di hampir semua wilayah ini.

Masalah banjir bukan hal baru, namun sayangnya hingga kini belum ada penyelesaian yang benar-benar tuntas.

Upaya penanganan banjir masih sebatas janji-janji politik calon kepala daerah saat kampanye.

Mereka menyatakan siap mengatasi persoalan banjir. Berbagai solusi dengan janji manis pun ditawarkan kepada masyarakat.

Setelah terpilih dan duduk di pemerintahan, apakah janji itu sudah ditepati.

Banjir yang selalu menghantui masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah dan sepanjang aliran sungai, apakah sudah benar-benar bisa diatasi? Jawabnya, belum tuntas!

Bahkan banjir jadi bahan olok-olokan di masyarakat. Banjir dianggap kolam renang untuk anak-anak bermain. 

Seharusnya, bencana banjir di sejumlah daerah yang terjadi akhir-akhir ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk sinergi bahu membahu bisa mengatasi.

Kondisi biofisik seperti iklim, curah hujan, penutupan lahan, hidrologi, dan debit air sangat mempengaruhi potensi banjir di suatu wilayah.  

Baca juga: Cerita Warga Korban Banjir di Samarinda, Sebulan 2 Kali Kebanjiran, Waspadai Ular dan Maling

Sehingga penting adanya rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan embung yang efektif dalam penanganan banjir.

Selain itu, tata guna lahan dan tata ruang wilayah provinsi maupun kota/kabupaten juga sangat berpengaruh, serta perubahan bentuk bangunan dari model panggung ke beton di kawasan DAS dapat berdampak signifikan pada sistem DAS.

Tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota harus ada sinkronisasi, bagaimana daerah DAS itu jangan dijadikan pemanfaatan tambang atau sawit dan itu harus dikembalikan ke kawasan hutan lindung.

Permukiman penduduk di sekitar kawasan DAS dan perubahan bentuk bangunan dari rumah panggung ke rumah batu juga memicu risiko banjir di wilayah seperti Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Mahulu dan Kutai Kartanegara .

Karenanya penanganan di hulu seperti relokasi penduduk ke dataran lebih tinggi dapat menjadi solusi untuk menghindari bencana banjir.  

Sementara itu, di wilayah kota, seperti Balikpapan dan Samarinda penanganan banjir lebih difokuskan pada perbaikan drainase.

Untuk memperbaiki banjir tadi bagimana memperbaiki lahan kritis tadi, diperbaiki kembali berapa persen, kemudian untuk mengurangi degradasi tadi perizinan dikurangi.

Harus sinkron, walaupun RPJMD, visi misi di kabupaten/kota itu berbeda tapi saling kaitannya, dan kajian lingkungan hidup strategisnya seperti apa, itu harus memperlihat daya tampung lindung mana juga. 

Baca juga: Penanganan Banjir di Kaltim, Pengamat: Program Kabupaten-Kota dan Provinsi Harus Sinkron

Sementara untuk penanganan infrastruktur seperti jalan yang rusak akibat banjir, ia bilang itu seharusnya ada dalam RPJMD dalam lima tahun.

Belum lagi persoalan anggaran penanganan banjir yang tidak sedikit.

Daerah dengan keterbatasan APBD tidak bisa menuntaskan persoalan banjir sendirian. 

Perlu turun tangan Pemprov Kalimantan Timur untuk membantu anggaran pengendalian banjir ini.

Memang tidak sedikit, sehingga perlu keterlibatan pihak swasta dan pemerintah pusat. 

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain atau pihak swasta, termasuk negara lain diperlukan dalam penanganan banjir. 

Banjir dan kerusakan lingkungan saling terkait. Persoalan banjir perlu dituntaskan,penataan tata ruang, perbaikan drainase dan DAS, serta dibarengi dengan rehabilitasi dan menjaga lingkungan alam kita. (*)