Perjuangan Pemkot jadikan Samarinda Kota Layak Anak, Walikota Andi Harun Paparkan 5 Kluster

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali menegaskan, komitmennya untuk menjadikan kota ini sebagai wilayah yang benar-benar layak anak.

Tindakan ini melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025, Senin (16/6/2025). 

Agenda ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan menjadi momen penting penilaian terakhir untuk seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa kegiatan VLH ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur. 

Baca juga: Implementasi Kota Layak Anak, Pemkot Balikpapan Imbau Pelaku Usaha tak Pasang Iklan Rokok

Ia menekankan pentingnya momentum ini sebagai ajang pembuktian nyata atas capaian dan inovasi yang telah dilakukan berbagai pemangku kepentingan di Samarinda dalam mewujudkan kota yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak.

"Melalui verifikasi lapangan ini, kita dapat menunjukkan secara nyata berbagai upaya, inovasi, dan capaian yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Samarinda dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan layak anak," ujarnya. 

Dalam VLH yang dilaksanakan secara hybrid ini, Pemkot Samarinda mempresentasikan 14 lokus yang mewakili lima klaster KLA, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus anak.

Seluruh kegiatan ditunjang dengan virtual tour dan dokumentasi autentik dari setiap lokus.

Walikota Andi Harun menjelaskan bahwa konsep hybrid pada tahun ini bukan sekadar efisiensi, tetapi tetap memuat substansi dan pengawasan lapangan yang mendalam.

Tahun ini hybrid tapi hybrid-nya ada tanya jawab dan didukung oleh data-data yang sifatnya konkret.

Sehingga tidak mengurangi makna. Ini mungkin dampak dari efisiensi dan hasilnya sama karena turun ke lapangan, data diperiksa.

"Kita memberi laporan, bedanya selain kita memberi laporan kita juga harus menyertakan foto, kegiatan, dan bukti yang autentik terhadap apa yang kita laporkan. Tidak ada substansi yang berbeda," terang Andi Harun.

Ia turut memaparkan hasil evaluasi sebelumnya. Pada 2024, Samarinda meraih nilai Evaluasi Mandiri (EM) sebesar 928,3 poin dan Verifikasi Administrasi (VA) sebesar 846,37 poin dari Provinsi Kalimantan Timur, keduanya telah mengantarkan Samarinda masuk dalam kategori KLA Utama.

Samarinda juga telah memiliki regulasi kuat, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak serta 14 perda pendukung lainnya yang menjadi dasar penguatan kelembagaan.

Baca juga: CLC Singapura Kunjungi IKN Nusantara, Bagi Pengalaman Bangun Kota Layak Huni Dunia

Lebih jauh, Walikota Andi Harun merinci capaian di masing-masing klaster. 

Klaster 1 yakni terkait hak sipil dan kebebasan anak. Persentase anak pemilik Kartu Identitas Anak (KIA) meningkat dari 56,44 persen menjadi 61,42 persen.

Akses informasi anak diperluas lewat taman baca, perpustakaan, pojok baca, hingga museum. Forum Anak Samarinda berperan aktif dalam kegiatan advokasi dan pelaporan, mulai dari Musrenbang, kampanye anti-rokok, hingga workshop desain ruang publik.

Klaster 2, yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Samarinda berhasil menekan angka perkawinan usia anak dan mengembangkan ruang publik ramah anak seperti Teras Samarinda.

Ruang terbuka hijau dan playground kini tersedia di semua kecamatan dan kelurahan.

Kemudian klaster 3, terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan. Seluruh puskesmas telah terakreditasi, dengan 96 persen berstatus paripurna.

Capaian penting lain adalah persalinan di fasilitas kesehatan (92,47 persen), kepemilikan Buku KIA (96,2 persen), cakupan imunisasi dasar lengkap (90,7 persen), dan ASI eksklusif (78,9 persen). 

“Meski angka stunting masih menjadi tantangan, sistem pelaporan dan intervensi lintas sektor terus diperkuat,” sebutnya.

Terkait dengan klaster 4, yakni pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, Pemkot mendorong wajib belajar 12 tahun dan penguatan Sekolah Ramah Anak. Persentase sekolah ramah anak mencapai 100 persen untuk jenjang SMA/MA/SMK, 97 persen untuk SMP/MTs, 95 persen SD/MI, dan 58 persen TK/RA.

Baca juga: Tak Hanya Pemerintah, Peran Krusial Swasta Wujudkan IKN Nusantara Kota Layak Huni

Selanjutnya yaitu klaster 5 tentang perlindungan khusus anak. Dalam hal ini UPTD PPA telah menangani 160 anak korban kekerasan, termasuk penyandang disabilitas dan HIV/AIDS.

Anak korban NAPZA juga telah menerima rehabilitasi dan dukungan. Sarana publik kini dirancang inklusif, ramah anak, dan memperhatikan aksesibilitas bagi anak disabilitas.

Walikota Andi Harun juga menegaskan bahwa pencapaian KLA di Samarinda merupakan hasil kerja kolektif dari lebih 30 OPD, termasuk kecamatan dan kelurahan, yang telah melaksanakan fungsi sesuai indikator KLA di unit kerja masing-masing.

KLA itu program dinas P2PA secara leading sector diampu oleh DP2A Kota Samarinda, tapi pelaksanaannya dijalankan oleh seluruh OPD dengan tugas KLA masing-masing.

"Termasuk Perumdam untuk air bersih, perpustakaan untuk taman bacaan, Disperkim untuk playground, hingga Dinas PUPR untuk infrastruktur berbasis KLA dan disabilitas," ujarnya.

Ia juga menanggapi evaluasi pada sektor taman ramah anak disabilitas yang menjadi perhatian tim penilai.

Menurutnya, OPD teknis terus melakukan pembenahan dan perbaikan berdasarkan masukan dan penilaian sebelumnya.

"Kita sudah sampaikan data sesuai fakta. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Kita akan benahi, tapi komitmen kita sudah kita sampaikan dengan data pendukung yang telah diberikan kepada Tim Evaluator dan seluruh pihak terkait," tutup Andi Harun.

Dengan pencapaian dan komitmen lintas sektor yang kuat, Samarinda menargetkan pencapaian predikat KLA Utama tahun 2025. 

“Mudah-mudahan terwujud,” harap Walikota Samarinda, Andi Harun. (*)