Respons Pemprov Kaltim Mengenai Mendagri Longgarkan Aturan Rapat di Hotel dan Restoran

Diakuinya, pelonggaran ini tentu berdampak langsung pada hal lain seperti katering dari UMKM, transportasi, maupun sektor jasa lainnya.

“Kelonggaran ini akan mendorong perputaran ekonomi lokal yang berdampak peningkatan pendapatan masyarakat maupun peningkatan serapan anggaran pemerintah daerah,” kata Seno.

“Pasti berdampak peningkatan perekonomian di Kaltim, terutama geliat industri perhotelan, kuliner dan pariwisata,” sambungnya.

Bergantung pada Belanja Daerah

Sebelumnya diberitakan, Sektor perhotelan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu entitas bisnis yang menerima dampak kebijakan efisiensi anggaran. 

Terlebih agenda pemerintahan yang memakai hotel kini ditiadakan. 

Diskusi pun digelar untuk mengakali agar sektor ini semakin tidak terjun bebas dengan dampak efisiensi yang diterapkan.

Wakil Ketua PHRI Kaltim, Armunanto, menerangkan pada diskusi yang digagas Dinas Pariwisata Kaltim, bahwa sektor hotel di Bumi Etam sangat bergantung dengan MICE (meeting, incentive, convention and exhibition) yang dijalankan pemerintah.

Namun, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat pengusaha hotel harus mencari cara agar bertahan hidup. 

"Di Kalimantan Timur, kami harus akui sangat bergantung dengan belanja pemerintah," sebut Armunanto, Rabu 4 Juni 2025

Agenda pemerintah yang tidak lagi memakai hotel membuat okupansi turun hingga 25 sampai 30 persen.

Pasalnya, event MICE bisa mengcover 50 persen biaya operasional hotel.

"Pemangkasan kegiatan pemerintah ini membuat pendapatan hotel menurun drastis," tegasnya.

Di Kalimantan Timur, Armunanto patut bersyukur, efisiensi diakui tak sampai berdampak pada PHK di hotel-hotel. 

Meski ada beberapa hotel yang sudah merumahkan karyawan, sembari menunggu kondisi kembali membaik. 

"Kami masih yakin, sektor perhotelan tetap survive di tengah efisiensi anggaran ini," ucapnya optimis.