Ungkit Penderitaan Warga Parung Panjang Bogor, Dedi Mulyadi Minta DKI dan Banten Ikut Tanggung Jawab

TRIBUNKALTIM.CO - Penderitaan warga Parung Panjang demi megaproyek Jakarta dan Tangerang, Dedi Mulyadi minta DKI dan Banten ikut tanggung jawab.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi infrastruktur yang rusak di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Dedi menyebut kerusakan tersebut sebagai dampak langsung dari pembangunan masif di Jakarta dan Tangerang.

Oleh karena itu Dedi meminta pemerintah DKI Jakarta dan Banten turut bertanggung jawab.

Baca juga: Viral Kades Casmari Nyawer DJ di Diskotek, Dedi Mulyadi Ancam dan Pertanyakan Sumber Uang Saweran

Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik tajam tersebut dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Dedi menyoroti kondisi infrastruktur di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang ia sebut rusak parah akibat distribusi material bangunan ke kota-kota besar.

"Tumbuhlah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier effect ekonomi bagi lingkungan, meningkatkan pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjang-nya mengalami problem," ujar Dedi.

Mengapa Parung Panjang Menjadi Wilayah yang Terdampak Paling Berat?

Parung Panjang selama ini dikenal sebagai daerah hulu yang memasok material konstruksi untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang. 

Aktivitas distribusi material ini dilakukan menggunakan truk-truk tambang berkapasitas besar yang lalu-lalang setiap hari di jalan-jalan kampung, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur jalan.

Tak hanya itu, polusi debu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut turut memicu peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di kalangan warga.

“Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA,” kata Dedi.

Baca juga: Tak Pakai Helm, Dedi Mulyadi Kena Tilang Rp250.000, Ini Alasannya Langgar Aturan Lalu Lintas

Menurut Dedi, dibutuhkan dana hingga Rp 1,2 triliun untuk membangun infrastruktur yang layak di Parung Panjang.

Namun, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat menanggung beban tersebut sendirian, mengingat wilayah Jawa Barat terdiri atas lebih dari 600 kecamatan. 

"Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan," jelasnya.