Walikota Samarinda Andi Harun Gratiskan LKPD Siswa SD, Ini Respons Sekolah dan Orangtua

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Walikota Andi Harun menggratiskan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) bagi seluruh siswa SD negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam meringankan beban biaya pendidikan dan menjawab polemik lama terkait jual beli buku di sekolah.

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), program distribusi LKPD gratis akan mencakup semua jenjang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, dan berlaku untuk seluruh bidang studi.

Kepala SDN 016 Samarinda Ulu, Aminem, menyambut baik program ini dan menyebut pihaknya telah menerima imbauan resmi dari Disdikbud.

Baca juga: Cetak LKPD Gratis Capai Rp15 Miliar, Pemkot Samarinda Pastikan Tak Ada Lagi Jual Beli Buku

“Dari Disdikbud Samarinda ada mengimbau kepada kepala sekolah bahwa pemkot melalui Disdikbud akan mendistribusikan LKPD secara gratis di tahun ajaran 2025/2026. Bukan hanya anak kelas satu saja, tapi semua jenjang, dari kelas 1 sampai 6 termasuk bidang studinya juga diwacanakan,” jelas Aminem pada Tribunkaltim.co, Rabu (18/6/2025).

Meskipun buku-buku fisik belum diterima, Aminem menjelaskan bahwa pendistribusian akan diatur secara teknis melalui satu titik koordinasi yang ditentukan oleh Disdikbud.

Sekolah nantinya akan mengambil buku sesuai jumlah siswa.

Distribusi LKPD dijadwalkan berlangsung pada Juli 2025, tepat saat dimulainya tahun ajaran baru.

Baca juga: Pemkot Samarinda Siapkan Ribuan LKPD Gratis untuk Siswa SD dan SMP di Bulan Juli

Uniknya, buku-buku ini tidak bersifat pinjaman, melainkan langsung menjadi milik siswa.

“Ini tentu sangat meringankan siswa. Sebelumnya kami kira lembar kerjanya dipinjami sebagai buku aset, ternyata dibagikan kepada siswa. Alhamdulillah, artinya jika diberi secara gratis berarti orangtua siswa tidak terbebani untuk membeli buku,” ujarnya.

Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, menyampaikan bahwa LKPD ini adalah buku habis pakai untuk satu tahun ajaran dan tidak akan membebani siswa karena seluruhnya telah dianggarkan melalui APBD.

“Jadi buku itu sebenarnya buku habis pakai tapi tidak lagi membebani orangtua atau siswa untuk harus dibeli karena sudah disiapkan. Kurang lebih anggaran 15 miliar,” jelasnya.

Baca juga: Ibu-ibu Geruduk Kantor Gubernur Kaltim, Protes Jual Beli Buku Paket dan LKS di Sekolah

Menurut Aminem, sebelumnya sekolah menggunakan dana BOS untuk pengadaan buku wajib yang dipinjamkan kepada siswa.

Namun karena buku bersifat aset, siswa tidak bisa mencorat-coret isinya. Guru pun harus menyalin ulang soal atau memfotokopi halaman untuk latihan.

Dengan adanya LKPD dari Pemkot, ia optimis pembelajaran akan lebih praktis dan efisien.